Tentang Komisioner KPU

Menjadi penyelenggara pemilu adalah profesi yang unik dan menantang serta menentukan kualitas demokrasi. Lembaga KPU menentukan proses demokrasi prosedural bisa berjalan dengan baik. Karena KPU yang secara institusi menentukan proses pencalonan, pemungutan, perhitungan suara serta penetapan hasil Pemilu.

Pada saat studi tentang Sistem Pemilu, guru (dosen) saya menyampaikan :

Saya bermimpi di masa depan ketika saya tanya anak-anak kecil, anak-anak SD, SMP tentang apa cita-citanya ke depan, ada salah satu dari anak-anak tersebut menjawab: “Menjadi Anggota KPU RI”

Di tengah prosedody-dan-ketua-kpu-ri.jpgs belajar tentang Sistem Pemilu itulah, saya belajar betapa pentingnya profesi yang bertugas menyelenggarakan Pemilu. Apabila anggota KPU tidak profesional dan berintegritas bisa dipastikan penyelenggaraan Pemilu akan bermasalah.

Bisa dibayangkan jika karena penyelenggara pemilu tidak profesional menyiapkan Pemilu sehingga tahapan pemungutan dan perhitungan suara tanggal 17 April 2019 molor sehari saja, maka bisa jadi Republik ini akan chaos. Akan terjadi ketidak percayaan peserta pemilu dan publik  terhadap proses dan hasil Pemilu.

Pun demikian jika anggota KPU berpihak kepada salah satu parpol atau calon serta kelompok, maka akan terjadi ketidak adilan terhadap peserta pemilu. Apabila anggota KPU condong ke kanan, maka akan ditekan oleh yang kiri, sebaliknya bila cenderung ke kiri, maka yang kanan akan protes. Maka menjadi anggota KPU yang profesional dan integritas, bisa berada di tengah-tengah tanpa memihak adalah kuncinya.

Komisioner KPU adalah profesi yang menarik karena mengelolah lembaga yang unik. Lembaga KPU unik, karena memiliki organ dari unsur organ komisioner yang dipilih melalui proses seleksi dan Fit & Proper Test oleh KPU RI melalui serangkaian test yang panjang oleh Tim Seleksi dari tokoh masyarakat, organ hirarki KPU di tingkat atasnya (KPU Provinsi / KPU RI), Organ kesekretariatan dari unsur PNS, organ unsur masyarakat di tingkat bawah meliputi PPK, PPS, dan KPPS, serta stake holder diantaranya Partai Politik, jajaran Pemerintahan baik di tingkat Pemkot, serta memiliki mitra sebagai satu sesama penyenggara Pemilu yang bertugas mengawasi yakni Bawaslu.

Menjadi anggota/ komisioner KPU tidak hanya dibutuhkan skill kemampuan Teknis Kepemiluan, tetapi juga kemampuan Managerial, Leadership secara vertikal maupun horizontal baik terhadap Kesekretariatan maupun dengan PPK/PPS (tokoh masyarakat) dan komunikasi politik dengan partai politik.