Strategi KPU Jaksel #ZeroPSU Bagian 2

Respon Managemen Resiko

Langkah-langkah yang dilakukan Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Jakarta Selatan untuk meminimalisir risiko mencapai target Zero PSU (Pemungutan Suara Ulang) adalah sebagai berikut :

a) Tindakan untuk mengurangi dampak risiko pada tahapan persiapan

  • Tindakan untuk mengurangi dampak pada resiko tinggi
    1. Menyamakan pemahaman penyelenggara Pemilu di semua tingkatan dari tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan sampai tingkat TPS tentang aturan teknis pemungutan dan penghitungan suara serta kriteria pemungutan suara ulang. 
      Upaya untuk menyamakan pemahaman penyelenggara Pemilu di semua tingkatan menjadi penting agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dan penafsiran di lapangan yang mengakibatkan perbedaan penyikapan dan penyeleseian permasalahan yang terjadi di lapangan. Program kegiatan yang dilakukan antara lain :

      • Rapat koordinasi KPU Provinsi DKI Jakarta dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melibatkan KPU Kota/Kab se-Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kota/ Kab se-Provinsi DKI Jakarta
      • KPU Kota Jakarta Selatan menindaklanjuti dengan rapat koordinasi antara KPU Kota Jakarta Selatan dengan Bawaslu Kota Jakarta Selatan melibatkan PPK se-Kota Jakarta Selatan dan ketua Panwascam se- Kota Jakarta Selatan
      • PPK di masing-masing kecamatan menindaklanjuti dengan rapat koordinasi PPK dan Panwascam, melibatkan PPS dan Panwaskel wilayah kecamatan masing-masing.
      • PPK dan PPS dalam bimbingan teknis KPPS dapat mengundang / bekerjasama dengan Panwascam/ Panwaskel untuk melibatkan pengawas TPS di masing-masing kecamatan/ kelurahannya mengikuti bimtek KPPS agar pemahamannya sama dengan pemahaman KPPS.
      • Tema pembahasan adalah materi bimtek KPPS yang merujuk pada PKPU No 03 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara.
  1. Membangun hubungan yang efektif dengan stakeholder kepemiluan. Pemahaman tentang regulasi saja tidak cukup agar pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan lancar di hari H. Diperlukan hubungan kelembagaan yang positif antar penyelenggara Pemilu baik itu antara KPU kota dengan Bawaslu kota, PPK dengan Panwascam, PPS dengan Panwaskel. Hubungan kelembagaan yang positif dibangun dari hubungan interpersonal antar personil di kedua lembaga tersebut. Program kegiatan yang dilakukan antara lain:
    • Rapat koordinasi formal dan informal
    • Koordinasi informal dengan kegiatan “Ngopi” (ngobrolin Pemilu) baik di tempat makan, café, ataupun tempat-tempat santai sambil membahas persoalan-persoalan aktual yang perlu dicari solusinya
    • Kunjungan kelembagaan baik KPU mengunjungi Bawaslu maupun sebaliknya Bawaslu mengunjungi KPU
  2. Manifest logistik surat suara di tiap TPS. Kebijakan awal dari KPU RI menyediakan surat suara sesuai dengan jumlah pemilih dalam TPS tambahan yang telah ditetapkan pada rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga merujuk Keputusan KPU Nomor 859/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tanggal 8 April 2019, tetapi dengan adanya surat Bawaslu RI Nomor SS-0592/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2019 tanggal 22 Maret 2019 perihal Rekomendasi Saran Perbaikan Terhadap Daftar Pemilih dan Kebutuhan serta Distribusi Surat Suara dalam Pemilu 2019 bahwa pemilih tambahan dan pemilih khusus tidak disediakan surat suara. Sehingga diperlukan pengaturan manifest jumlah surat suara yang dialokasikan dengan tujuan agar tidak kekurangan surat suara di TPS mengingat pemilih tambahan dan pemilih khusus yang awalnya disediakan surat suara, menjadi tidak disediakan surat suara karena KPU RI hanya boleh mencetak surat suara +2% dari DPT nasional.Kebijakan internal KPU Kota Jakarta Selatan dengan membuat formulasi manifest jumlah surat suara + 2% di tiap TPS yang disesuaikan dengan potensi pemilih tambahan (DPTb) dan pemilih khusus (DPK) – yang kebijakan akhir tidak disediakan surat suara oleh KPU RI padahal berpotensi menjadi persoalan di lapangan karena pemilih akan protes akibat terdaftar sebagai pemilih tambahan dan pemilih khusus tapi tidak diberikan surat suara. Oleh karena itu manifest yang di rancang oleh Divisi data yang mengakomodir ketentuan regulasi (sesuai DPT +2% cadangan surat suara) dan potensi pemilih tambahan dan khusus adalah kunci agar pelaksanaan pemungutan suara di hari H dapat berjalan dengan lancar.
  3. Pelayanan pemilih di 40 rumah sakit. Di tengah konsentrasi pada logistik dan bimbingan teknis KPPS, KPU Kota Jakarta Selatan dihadapkan dengan potensi persoalan yang juga perlu kelola dengan serius karena selain merupakan prinsip pemilu inklusif juga sering menjadi perhatian media lokal maupun nasional terkait pelayanan pemilih di rumah sakit. Program kegiatan yang dilakukan antara lain :
    • Melakukan sosialisasi ketentuan memilih di rumah sakit pada rumah sakit – rumah sakit besar seperti RS Fatmawati, RSUD Pasar Minggu pada jauh-jauh hari sebelum hari H pemungutan suara.
    • Meminta data potensi karyawan / pasien yang berpotensi menjadi pemilih di hari pemungutan suara
    • Rapat koordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan dengan mengundang 40 rumah sakit untuk sosialisasi dan koordinasi teknis pelayanan pemilih rumah sakit
    • Membuka help desk pelayanan pemilih rumah sakit dengan melakukan pendataan potensi pemilih di tiap rumah sakit dan mengkoordinasikan dengan PPK/ PPS untuk pelayanan pemilih rumah sakit di hari H dengan TPS mobile dari TPS terdekat.
  4. Pelayanan pemilih di 112 apartemen khususnya apartemen padat penduduk. Pemilih di apartemen memiliki karakteristik khusus karena rata-rata kelas menengah dengan kesibukan yang tinggi dan perpindahan penduduk yang tinggi. Sering disebut “penduduk langit yang turun ke bumi” pada hari H pemungutan suara, karena sulitnya melakukan pendataan pemilih karena eksklusivitasnya penghuni apartemen yang tidak mau didata karena alasan privacy tetapi pada hari H meminta mencoblos meskipun KTP nya bukan KTP di wilayah tersebut (apartemen hanya sebagai tempat hunian bukan sebagai administrasi domisili).
    Salah satu yang menjadi perhatian adalah apartemen Kalibata City yang memiliki 13 tower dengan 18.000 unit 2850 pemilih dan 10 TPS yang dalam setiap Pemilu selalu terjadi kericuhan dan potensi PSU. Program kegiatan yang dilakukan antara lain:

    • Melakukan sosialisasi intensif bekerjasama dengan Badan Pengelolah (BP) apartemen tentang pendaftaran pemilih hingga syarat / ketentuan pelayanan pemilih di pemungutan suara
    • Membuka posko Pemilu yang melayani pendataan pemilih dan pindah memilih di apartemen-apartemen padat penghuni
    • Melakukan sosialisasi melakui media kreatif baik dengan spanduk, poster di lift maupun infografis di media informasi apartemen
    • Melibatkan penghuni apartemen sebagai petugas KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih
    • Berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik dari Pemkot Jakarta Selatan, TNI, Polri dan pengelola apartemen
  5. Bimtek yang efektif pada 58.077 KPPS dan petugas keamanan di 6453 TPS. Persoalan utama dalam Pemilu 2019 ini adalah bagaimana bimtek yang efektif untuk melakukan bimtek pada 58.077 petugas KPPS dan keamanan yang bertugas di 6453 TPS. Tentu bukan perkara yang mudah mengingat varian usia, pengalaman, pengetahuan, motivasi yang perlu diberikan bimbingan teknis agar pemahaman terkait pemungutan dan penghitungan suara merata sesuai standarisasi minimal penyelenggara pemilu KPPS. Program kegiatan yang dilakukan antara lain:
    • Memberikan pemahaman yang sama dan merata di internal penyelenggara KPU di tingkat anggota dan sekretariat KPU yang akan me-supervisi pelaksanaan bimtek di KPPS
    • Membuat materi bimbingan teknis KPPS yang seragam dan komprehensif meliputi materi kognitif, simulasi, dan psikomotorik (praktikum)
    • Melakukan bimtek pada PPK dan PPS secara bersamaan pada tiap Kecamatan selama 1 hari penuh agar pemahaman PPK dan PPS merata
    • Melakukan bimtek “training of trainer” untuk PPK dan PPS yang memiliki kemampuan lebih pada penguasaan teknis pemungutan dan penghitungan suara yang akan menjadi front liner KPU Kota Jakarta Selatan untuk bimtek di Kecamatan masing-masing
    • Melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta simulasi pengisian formulir-formulir pemungutan penghitungan suara khususnya formulir C-1
    • Menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi (monev) bimtek yang dilakukan PPK-PPS kepada KPPS dengan sistem pre test dan post test secara online dengan Google Docs sehingga terpantau jika banyak peserta yang pada saat post test nilainya dibawah 55 maka pasti ada problem pada penyampaian instrukturnya makan perlu di supervisi PPK / master trainer yang telah mengikuti training of tranier, apakah perlu didampingi atau diganti oleh PPK yang lebih ahli ataukah perlu anggota KPU Kota yang harus turun mengisi bimtektersebut. Output bimtek terukur dan dapat dipantau secara real time.
    • Pendalaman materi bimtek. Pelaksanaan bimtek meskipun anggaran dari KPU hanya 1 kali, namun PPK PPS dapat bekerjasama dengan kecamatan/ kelurahan / RT RW untuk melakukan pendalaman bimtek, rata-rata pelaksanaan bimtek KPPS berjalan 3 kali (a) Pra Bimtek – membahas informasi awal materi pemungutan dan penghitungan suara, (b) Bimtek dari anggaran KPU – membahas materi serta simulasi pemungutan dan penghitungan suara, (c) Bimtek pendalaman berupa simulasi pengisian formulir khususnya C-1.

Post Test Bimtek KPPS oleh Divisi Teknis KPU Jaksel Monitoring Via Online

Nilai rata-rata bimtek KPPS se Jakarta Selatan

  • Tindakan untuk mengurangi dampak pada resiko rendah
    1. Penentuan lokasi TPS di komplek militer.Lokasi TPS di komplek militer menjadi persoalan harus dilakukan relokasi karena instruksi Pangdam Jaya melalui telegram internal pada Kodim sehingga harus dilakukan relokasi agar TPS tidak dibongkar pada hari H seperti pada kasus pemilukada 2017.Program kegiatan yang dilakukan adalah :
      • Melakukan rapat koordinasi dengan Kodim
      • Memberi instruksi pada PPK PPS untuk berkoordinasi dengan Koramil masing-masing kecamatan
      • Khusus pada kecamatan Jagakarsa dan kecamatan Kebayoran Lama yang memiliki wilayah dengan komplek militer yang luas dilakukan koordinasi yang intensif sampai ke lapangan berkoordinasi dengan lurah dan babinsa untuk membantu relokasi TPS di luar komplek militer
      • Koordinasi dengan koramil dan babinsa serta kelurahan untuk membantu sosialisasi kepada warga agar TPS mau direlokasi ke luar komplek militer.
    2. Pelayanan pemilih di panti sosial.  Pelayanan pemilih di panti sosial dilakukan jauh-jauh hari berkoordinasi dengan suku dinas sosial untuk melakukan pendataan pemilih di panti sosial serta melibatkan PPK PPS untuk alokasi TPS apakah membuat TPS di dalam panti atau TPS di sekitar panti.

b) Tindakan untuk mengurangi dampak risiko pada saat tahapan pemungutan penghitungan suara 

Tindakan atau respon yang dilakukan untuk mengurangi dampak risiko pemungutan suara ulang di Kalibata City adalah :

  1. Koordinasi di lapangan bersama PPK Kecamatan Pancoran dan PPS Kelurahan Rawajati untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan
  2. Koordinasi dengan Ketua Bawaslu Kota Jakarta Selatan untuk menyamakan persepsi terkait regulasi pemungutan suara ulang
  3. Supervisi dan pendampingan kepada KPPS di TPS berpotensi PSU atau kericuhan dengan melibatkan PPK, PPS, Bawaslu dan Panwascam
  4. Koordinasi dan penyamaan pemahaman dengan saksi peserta Pemilu

 

Monitoring Risiko

Monitoring risiko dilakukan KPU Kota Jakarta Selatan dengan program kegiatan sebagai berikut :

  1. Membentuk kelompok kerja (Pokja) Pusat Pemantauan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang terdiri dari anggota KPU dan sekretariat KPU Kota Jakarta Selatan
  2. Membentuk tim dari relawan demokrasi dan sekretariat yang membantu tugas PPS di Kelurahan di hari H pemungutan dan penghitungan suara tugasnya memberikan informasi kepada masyarakat terkait aturan dan pelayana pemilih
  3. Membentuk tim monitoring dan penyeleseian issue pemungutan suara ulang khususnya di kalibata city.

Hasil yang dicapai :

  1. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kota Jakarta Selatan berjalan dengan lancar dan kondusif
  2. Zero Pemungutan Suara Ulang (PSU)
  3. Zero Perselisihan Hasil Pemiihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi

Evaluasi :

  1. Aspek yang tidak terpetakan dalam identifikasi dan analisis risiko adalah persoalan SDM dan beban kerja di KPPS
    1. Personil KPPS
      • Batas usia tidak diatur dalam PKPU sehingga KPPS cukup banyak petugas KPPS yang berusia lanjut
      • Tidak ketatnya persyaratan tes kesehatan karena keterbatasan anggaran, fasilitas tes kesehatan dan pendaftar KPPS sehingga aspek kesehatan tidak menjadi perhatian
    2. Beban kerja KPPS
      • Tidak ada analisis beban kerja KPPS secara komprehensif khususnya pasca putusan MK terkait batas waktu penghitungan suara, MK memutuskan durasi waktu penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditambah 12 jam. Sebelumnya, Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu mengatur penghitungan suara di setiap TPS harus selesai di hari pencoblosan.
      • Kurangnya simulasi sehingga bisa dipetakan potensi jam kerja, waktu penyeleseian tugas KPPS hingga efektifitas pengisian formulir yang jumlahnya banyak.
  1. Dampaknya tidak ada tindakan mitigasi untuk meminimalisir risiko untuk memudahkan beban kerja petugas KPPS maupun dukungan tenaga kesehatan di kelurahan / kecamatan untuk dukungan tugas KPPS. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian UGM : Lemahnya Manajemen Risiko di TPS Turut Berkontribusi Terhadap Meninggalnya Petugas KPPS. (Tribunnews.cpm, 25/6)
  2. Ada 7 orang petugas KPPS dan kemanan ketertiban yang meninggal dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Jakarta Selatan.

 

Saran dan Rekomendasi

  1. Hubungan kelembagaan antar penyelenggara Pemilu perlu ditingkatkan sampai di level terbawah
  2. Penyamaan pemahaman antar penyelenggara Pemilu perlu lebih intens dilakukan secara terpadu agar pemahaman antar KPU dan Bawaslu semakin baik.
  3. Bimtek terpadu antara KPU Bawaslu, PPK – Panwascam, dan KPPS – Pengawas TPS bisa dilakukan bersama
  4. Sosialiasi ketentuan layanan pemilih khususnya pemilih tambahan (DPTb) dan pemilih khusus (DPK) perlu di intensifkan khususnya di wilayah apartemen dan wilayah yang perpindahan penduduknya tinggi
  5. Syarat batas usia maksimal bagi KPPS maksimal 55 tahun
  6. Kerjasama dengan dinas kesehatan dengan melibatkan puskesmas kelurahan / kecamatan atau RSUD untuk pelayanan tes kesehatan KPPS yang komprehensif dan layanan kesehatan terhadap petugas penyelenggara baik di kelurahan / kecamatan / mobile di TPS
  7. Mitigasi beban kerja KPPS dengan simulasi pemungutan dan penghitungan suara secara komprehensif.

About Dody Wijaya

Peminat Kajian Kepemiluan dan Pegiat Pemilu, Tinggal di Jakarta Selatan

Check Also

Evaluasi Pemilu 2019 dari Perspektif Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 juga perlu dilakukan dari perspektif kode etik penyelenggara pemilu. Bagaimana …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.