Strategi KPU Jaksel #ZeroPSU Bagian 1

Pemilu serentak 2019 adalah the biggest one day election & the most complex election in the world. Berbagai kerumitan tata kelola dari logistik sampai teknis penyelenggaraan apabila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan banyak permasalahan. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Pemilu adalah minimnya atau tidak adanya pemungutan suara ulang. Pemilu di Jakarta Selatan dengan 1.694.316 pemilih yang tersebar di 6453 TPS, melibatkan 58.536 penyelenggara Pemilu dari KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS, tentu bukan persoalan yang mudah untuk tata kelola penyelenggaraan Pemilu. KPU Kota Jakarta Selatan pada Pemilu serentak 2019 berhasil menyelenggarakan Pemilu tanpa pemungutan suara ulang. Pengalaman tata kelola Pemilu yang dapat dipelajari sebagai best practise bagi penyelenggara Pemilu.

KPU Kota Jakarta Selatan memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Jakarta Selatan. Wilayah Jakarta Selatan seluas 141,37 km2 meliputi 21,95 persen dari total luas wilayah DKI Jakarta. Secara administrasi Jakarta Selatan terdiri atas 10 kecamatan dan 65 Kelurahan. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2018, penduduk Jakarta Selatan berjumlah 2.246.137 jiwa. Penduduk terbanyak tinggal di Kecamatan Jagakarsa yaitu 401.730 jiwa atau 17,88 persen. Sebaliknya, penduduk paling sedikit tinggal di Kecamatan Setiabudi yaitu 142.288 jiwa atau hanya 6,33 persen (BPS Kota Adm. Jakarta Selatan).

Di Jakarta Selatan terdapat lebih kurang 112 apartemen / rumah susun dengan karakteristik penduduk yang nomaden dengan tingkat perpindahan penduduk yang tinggi.
Tantangan berikutnya adalah persoalan banyaknya jumlah TPS dan personil SDM penyelenggara Pemilu sampai ke tingkat TPS yang berjumlah 58.536 di 6453 TPS. Jika 1 % TPS saja terjadi pemungutan suara ulang (PSU) hal tersebut sama dengan 65 TPS harus melaksanakan PSU. Padahal ketersediaan surat suara cadangan untuk pemungutan suara ulang di satu KPU Kota hanya 1000 surat suara cadangan atau hanya untuk 3 TPS (jika diasumsikan pemilih per TPS 300 pemilih).

Tata Kelola Pemilu Demokratis dan Berintegritas
Kriteria Pemilu demokratis menurut Ramlan Surbakti ada 8 (delapan) parameter Pemilu Demokratis yang relevan dengan di Indonesia. Parameter Pemilu Demokratis terebut adalah: (1) hukum Pemilu dan Kepastian Hukum; (2) kesetaraan antar Warga Negara; (3) persaingan yang bebas dan adil; (4) partisipasi pemilih dan pemilu; (5) penyelenggara pemilu yang mandiri, berintegritas, efisien dan dengan kepemimpinan yang efektif; (6) proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas Pemilu Demokratis dan prinsip Pemilu Berintegritas; (7) keadilan; dan (8) prinsip nirkekerasan dalam proses Pemilu (Ramlan, 2016:4-33).

Managemen Risiko
Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dipunyai organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko.
Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima.

Managemen Risiko Pemilu
Risiko operasional Pemilu dapat dikelola melalui pendekatan manajemen risiko, meliputi :

  1. Identifikasi risiko : melakukan identifikasi risiko pada proses Pemilu; pada tahapan persiapan, tahapan penyelenggara, dan tahapan penyelesaian Pemilu
  2. Mengukur risiko : melakukan pengukuran peluang dan dampak risiko proses Pemilu pada tahapan persiapan, tahapan penyelenggara, dan tahapan penyelesaian Pemilu
  3. Membuat manajemen risiko : mengecilkan peluang dan dampak risiko proses Pemilu; pada tahapan persiapan, tahapan penyelenggara, dan tahapan penyelesaian Pemilu.

Program Divisi Teknis KPU Kota Jakarta Selatan untuk Mencapai Target Zero PSU

1. IDENTIFIKASI RESIKO

Dalam melaksanakan tahapan yang menjadi ujung tombak Pemilu yakni tahapan pemungutan dan penghitungan suara untuk mencapai target Zero PSU dalam kerangka Pemilu demokratis dan berintegritas melakukan pemetaan atau identifikasi risiko atau potensi permasalahan di hari pemungutan dan penghitungan suara agar tidak terjadi pemungutan suara ulang diantaranya :

a. Aspek Regulasi

Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan: (1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; (3) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau (4) pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Selain proses pemungutan suara, proses penghitungan suara di TPS pun dapat diulang apabila terjadi pelanggaran atau kecurangan yang berupa: (1) kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan; (2) penghitungan suara dilakukan secara tertutup; (3) penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; (4) penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; (5) saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; (6) penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau (7) ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

b. Aspek indikator proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas Pemilu demokratis dan prinsip pemilu berintegritas yang terkait potensi pemungutan suara ulang

    1. Tata letak tempat pemungutan suara (TPS) menjamin pelaksanaan asas-asas pemilu.
      Potensi persoalan yang terjadi di Jakarta Selatan adalah pada TPS di wilayah militer, pada 2 kecamatan yakni Kebayoran Lama dan Jagakarsa terdapat banyak wilayah militer baik Kodim, maupun komplek zeni berdasarkan instruksi Pangdam Jaya terkait netralitas TNI dilarang berdiri TPS. Persoalannya penyelenggara pemilu harus relokasi TPS yang lokasinya jauh berpotensi pemilih yang berusia lanjut kesulitan memberikan suara.
    2. Menjamin pengaturan pemberian suara yang memfasilitasi semua kategori pemilih (equitable polling arrangement) seperti difabel, pasien di RS, pemilih yang karena sesuatu hal tidak bisa memberikan suara di TPS.
      Pemilih di panti sosial dan di 40 rumah sakit, serta pemilih di 112 apartemen perlu mendapat perhatian dari penyelenggara Pemilu.
    3. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam UU, dan peraturan KPU.
      Perlunya bimtek yang optimal kepada penyelenggara Pemilu sampai di tingkat TPS agar pemahaman teknis pemungutan dan penghitungan suara.
    4. Pemberian suara : Pemberian suara dilakukan oleh pemilih secara langsung tanpa perantara dan tidak ada pemberian suara oleh pemilih yang tidak berhak (persoation), tidak ada pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali baik di TPS yang sama maupun di TPS berbeda (double voting).
      Untuk memastikan pemberian suara dilakukan secara akurat sesuai prinsip pemilu demokratis dan pemilu integritas maka diperlukan pemahaman yang baik di penyelenggara dan pengawasan yang optimal dari pengawas pemilu.
    5. Penentuan surat suara yang sah dan tidak sah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang secara konsisten.
      Pemahaman kriteria suara sah dan tidak sah perlu menjadi pemahaman bersama antara penyelenggara, peserta dan pengawas Pemilu.
    6. Penghitungan suara/ rekapitulasi hasil penghitungan suara data dilihat dan didengar oleh setiap orang yang hadir di sekitar TPS (transparan) serta Pengisian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan dilakukan secara akurat.
      Ketentuan dan teknis penghitungan rekapitulasi suara di TPS harus menjadi pemahaman bersama penyelenggara, peserta dan pengawas pemilu.

Divisi Teknis KPU Jakarta Selatan melakukan pemetaan resiko diantaranya : (1) TPS di lokasi militer, (2) TPS di panti sosial, (3) TPS di rumah sakit, (4) TPS di wilayah apartemen, (5) TPS di wilayah rawan (rawan konflik, rawan banjir, rawan administratif, dll)

TPS di Komplek Militer Kecamatan Kebayoran Lama
TPS di Komplek Militer Kecamatan Jagakarsa

c. Aspek tahapan pemungutan dan penghitungan suara

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang ideal perlu direncanakan dengan matang, merujuk pada teori tata kelola Pemilu di Indonesia, ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan diantaranya:

    1. Memastikan logistik tersedia dengan tepat jumlah dan tepat kualitas
    2. Memastikan undangan memilih (C6) diterima pemilih
    3. Bimtek KPPS untuk pemahaman yang detail dan komprehensif terkait dengan urutan dan tata cara pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih
    4. Memastikan bahwa jumlah surat suara dan formulir-formulir yang ada telah dihitung secara cermat dan tepat dari berbagai jenis pemilihan yang ada
    5. Memastikan pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan aturan yang ada serta memastikan pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK); memastikan surat suara yang berada di dalam kotak suara adalah sama persis angkanya dengan sebelum dimulai pencoblosan
    6. Menghitung perolehan suara di tempat yang terang benderang dan dapat dilihat oleh semua pihak, termasuk para pemilih
    7. Mencermati setiap titik coblosan dalam sebuah surat suara yang dapat berpotensi adanya perselisihan pemahaman akan makna sah atau tidaknya suara
    8. Dalam penghitungan suara pun juga perlu dilakukan secara hati-hati apalagi terkait jumlah yang memang diperuntukan para calon ataupun Parpol di pemilu Legislatif
    9. Dalam mengesahkan perolehan suara di TPS, para petugas KPPS dapat memastikan bahwa penghitungan yang dilakukan olehnya adalah memiliki jumlah dan angka yang sama persis dengan apa yang juga dimiliki oleh para saksi peserta pemilu dan pengawas TPS; dan
    10. Memastikan hasil penghitungan suara yang dituangkan dalam C1 Plano sesuai dan benar dengan yang dituliskan dalam berita acara dan Salinan 

2. ANALISIS PENGUKURAN RESIKO

Penilaian risiko memungkinkan suatu organisasi untuk menilai suatu peristiwa atau kondisi dan hubungannya dengan pencapaian tujuan organisasi. Setelah dianalisis, Risiko-risiko tersebut perlu diberikan peringkat dan prioritas : risiko rendah (low risk) dan risiko tinggi (high risk).

a) Risiko rendah

  • Penentuan lokasi TPS di komplek militer
  • Pelayanan pemilih di panti sosial

b) Risiko tinggi

  • Pemahaman tentang regulasi yang beragam pada penyelenggara di tingkat bawah (PPK/ PPS/ KPPS/ Panwascam/ Panwaskel/ PTPS)
  • Mudahnya kriteria pemungutan suara ulang dari aspek regulasi 
  • Manifest logistik khususnya jumlah surat suara di tiap TPS
  • Pelayanan pemilih di 40 rumah sakit
  • Pelayanan pemilih di 112 apartemen
  • Bimtek pada 58.077 KPPS dan petugas keamanan di 6453 TPS
  • Pelayanan pemilih tambahan (DPTb) dan pemilih khusus (DPK)
TPS 68 Kalibata City sumber foto Tirto.id

About Dody Wijaya

Peminat Kajian Kepemiluan dan Pegiat Pemilu, Tinggal di Jakarta Selatan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.