Tag Archives: Gagasan

Putusan MK dan Re-Desain Sistem Pemilu (Bagian 2)

Putusan No 55/PUU-XVII/2019 tentang keserentakan Pemilu memantik diskursus menarik tentang desain sistem Pemilu ke depan. Untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial, praktik penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 yang menserentakkan Pemilu Presiden, Pemilu legislatif (DPR, DPRD, dan DPD) dibuka pintu oleh MK untuk dikaji kembali. Kajian terhadap model keserentakan Pemilu oleh MK diberikan pondasi dan batasan yang berorientasi untuk memperkuat sistem presidensial …

Read More »

Putusan Progresif MK Tentang Keserentakan Pemilu (Bagian 1)

Tulisan ini menjawab tulisan pegiat pemilu dalam media online yang berjudul : Anomali Putusan MK Tentang Pemilu Serentak? Oleh: Munandar Nugraha di https://www.hukumonline.com. Benarkah demikian ? Bagaimana membaca putusan MK ini dari sudut pandang hukum dan kajian kepemiluan Pokok permasalahan dalam tulisan tersebut diantaranya:(1) Dasar Konstitusi Putusan MK UUD Pasal 22 E Ayat 2 menjelaskan bahwa konstitusi mengatur tentang pelaksanaan …

Read More »