Tuntutlah Ilmu (Pemilu) Sampai Ke Negeri Ginseng

Managemen pemilu bukan hanya ilmu, tapi juga seni mengelola kompleksitas proses sirkulasi kekuasaan sebagai arena konflik yang legal formal. Menarik untuk mempelajari pengalaman Korea Selatan yang berani mengambil resiko menggelar pemilu ditengah pandemi Covid-19. Mata para penyelenggara pemilu, ahli pemilu, akademisi, aktivis masyarakat sipil, dan politisi di seluruh dunia semua tertuju pada pemilu di Korea Selatan.

Selain berhasil menggelar pemilu di masa pandemi Covid-19, banyak hal baru dan menarik dari sisi tata kelola pemilu. Keberhasilan Korsel bukan semata penerapan protokol kesehatan untuk merespon Covid-19 tetapi juga managemen pemilu yang efisien. Indonesia yang akan menggelar Pilkada serentak di bulan Desember 2020 bisa mengambil pelajaran berharga dari managemen pemilu di Korea Selatan.

Sistem Pemilu

Pemilihan majelis nasional di Korea Selatan diadakan setiap 4 tahun sekali. Jumlah kursi majelis nasional ada 300 kursi dengan 253 kursi yang dipilih dengan sistem distrik (mayoritarian) dan 47 kursi dipilih dengan sistem PR (Proporsional Representasi). Sistem pemilunya menggunakan sistem pararel.

 

Setiap pemilih mendapatkan 2 surat suara, 1 surat suara untuk memilih anggota dewan dengan sistem distrik, dan 1 surat suara untuk memilih partai politik dengan sistem proporsinal representasi. Sistem ini mengalokasikan jumlah kursi dengan mempertimbangkan porsi jumlah kursi dari sistem distrik / mayoritas dan sebagian kursi untuk partai politik dengan sistem proporsional. 35 partai merekomendasikan kandidat untuk pemilihan dengan sistem PR.

Undang-undang pemilu di Korea Selatan juga direvisi salah satunya batas usia memilih menjadi minimal 18 tahun. Hal ini bisa meningkatkan antusias pemilih pemula untuk turning vote yang berujung peningkatan partisipasi pemilih.

Managemen Pemilu

Komisi Pemilihan Nasional (NEC) Korea Selatan mengelola tahapan dan program pemilu dengan sangat efisien.

Persiapan Daftar Pemilih

Persiapan daftar pemilih, hanya dilakukan dalam tempo 5 hari. Menarik untuk dipelajari dan dikaji efisiensi penyiapan DPT di Korsel yang jauh berbeda dengan di Indonesia. Pemutakhiran daftar pemilih di Indonesia cukup rumit, panjang, dan melelahkan. Bahkan, 90% tahapan pemilu di Indonesia terfokus pada penyiapan DPT. Pada pemilu 2019, sampai H-7 pemilu masih menyiapkan DPT. Proses yang panjang dimulai dari coklit 1 tahun sebelum pemungutan suara, ada 22 tahapan pemutakhiran daftar pemilih sampai menjadi DPT. Pasca penetapan DPT pun masih ada  DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) sampai DPTHP-3, masih ditambah lagi dengan daftar pemilih tambahan (DPTb) pasca putusan MK.

Ke depan, KPU perlu efisiensi kerja penyiapan daftar pemilih dengan ketunggalan data kependudukan yang menjadi sumber dan sinkronisasi data pemilih. Sehingga KPU bisa membagi konsentrasi pada tahapan yang lain, agar penyelenggaraan pemilu bisa lebih berkualitas.

Pendaftaran Kandidat

Pendaftaran kandidat dilaksanakan cukup 2 hari. Kandidat yang berhak mencalonkan diri adalah siapa saja warga negara korea selatan yang telah berusia 25 tahun atau lebih. Pada sistem distrik, ada 1118 calon yang memperebutkan 253 kursi, sedangkan pada sistem proporsional representation ada 312 kandidat dari 35 partai yang akan memperebutkan 47 kursi. Total ada 1430 kandidat yang bertarung memperebutkan 300 kursi parlemen.

Seperti di Indonesia, di Korsel juga ada upaya untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik. 50% atau lebih dari kandidat pada sistem PR adalah perempuan. Kandidat pada nomor ganjil dari daftar calon PR dari partai politik haruslah kandidat perempuan, jika ketentuan tidak dapat dipenuhi, maka semua proses pendaftaran calon dari partai politik gugur.

Secara regulasi kandidat diharuskan membayar “election deposit” untuk mendaftar sebagai kandidat. Untuk kandidat pada sistem distrik membayar 15 juta korean won ( $12.300), sedangkan untuk kandidat pada sistem PR membayar 5 juta korean won ($4100). Kandidat pada sistem distrik dapat melakukan reimbursement “election deposit” jika mendapatkan suara 15% atau lebih dari total suara sah, bisa reimbursement seluruh deposit. Jika mendapatkan 10% – kurang dari 15% bisa reimbursement separuh dari deposit. Pada sistem PR, jika kandidat dalam partai tersebut terpilih, calon tersebut bisa mendapatkan full reimbursement.

Tahapan Kampanye

Kampanye berlangsung hanya 12 hari yang dilaksanakan pasca 6 hari setelah batas waktu pendaftaran kandidat hingga sehari sebelum hari pemilihan. Periode kampanye dibatasi untuk memberikan kesempatan yang sama selama kampanye pemilu. Beragam bentuk kampanye diperbolehkan sepanjang masih dalam tahapan kampanye, sedangkan kampanye melalui internet, email, SMS, dan media sosial diperbolehkan sepanjang waktu.

Tahapan Pemungutan Suara

Ada beragam teknis pemungutan suara yang menarik untuk dipelajari.

Pemungutan suara di rumah (home voting), memungkinkan pemilih yang tidak dapat datang ke TPS seperti pemilih disabilitas dapat memberikan suara mereka di tempat tinggal melalui pos.

Pemungutan suara di kapal (shipboard voting), diperuntukan untuk pelaut yang tidak bisa memilih pada pemungutan suara awal atau hari pemilihan nasional, pelaut dapat menggunakan hak pilihnya diatas kapalnya. Dilaksanakan tanggal 7-10 April untuk 2821 pelaut di 394 kapal. Menariknya, teknis pemilihan menggunakan managemen mandiri menggunakan “shield fax”, alat yang secara otomatis mencetak dan menyegel surat suara yang dikirim dari kapal untuk memastikan kerahasiaan suara. Pengiriman surat suara dilakukan melalui faximile kepada KPU di tingkat Gu (distrik), Si (kota), Gun (kabupaten) sesuai yurisdriksi alamat pemilih.

Pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan lebih awal, dari pukul 08.00 – 17.00.

Pemungutan suara awal (early voting) dilaksanakan selama 2 hari  pukul 06.00 – 18.00. Sistem ini memungkinkan pemilih memberikan suaranya di TPS sebelum hari H pemilihan tahapan pemungutan suara awal tanpa perlu registrasi terlebih dahulu. Teknisnya, pemilih dibedakan menjadi dua kelompok atau jalur pelayanan, (1) pemilih yang memberikan suara mereka di luar distrik terdaftar, pemilih menerima surat suara dan amplop kembali, (2) pemilih yang memberikan suara mereka di distrik terdaftar mereka, hanya menerima surat suara.

Pertanyaannya, bagaimana surat suara dari pemungutan suara awal disimpan secara aman sampai hari H pemungutan suara. Kotak suara early voting disimpan dan disegel dengan pin segel dan pita segel diatas slot kotak suara dalam gudang penyimpanan yang dimonitoring dengan CCTV 24 Jam.

Pemungutan suara nasional dilaksanakan pada dari jam 06.00 – 18.00. Teknis pemungutan suaranya : pemilih melakukan verifikasi ID pemilih, kemudian pemilih menandatangani daftar pemilih, menerima surat suara, dan menandai surat suara di TPS, kemudian memasukkan surat suara ke kotak suara. Bantuan dapat diberikan pada pemilih dengan kondisi minoritas secara sosial.

Tersedia pula Layanan informasi pemungutan dengan panduan audio, bantuan penerjemah bahasa isyarat, bahkan menyediakan transportasi untuk pemilih dengan hambatan mobilitas seperti disabilitas fisik.

 

Tahapan Perhitungan Suara

Perhitungan suara dilaksanakan segera setelah pemungutan suara selesai dengan prosedur berikut :

  1. Penerimaan, mengecek segel kotak suara dan melihat apakah ada yang cacat.
  2. Menyimpan kotak suara di gudang penyimpanan kotak suara
  3. Bagian pembukaan kotak suara dan sortir surat suara. Setelah kotak suara dibuka, surat suara disusun dalam tumpukan yang menghadap ke arah yang sama. Pembukaan kotak suara pos (dari early voting, home voting, shipboard voting, dan overseas voting) dengan mengeluarkan amplop dan mensortir surat suara.
  4. Bagian operasi mesin penyortiran. Surat suara di sortir berdasarkan kandidat atau partai politik dengan mesin sortir surat suara. Sortir surat suara yang cepat dan akurat dengan mesin sortir surat suara.
  5. Bagian pemeriksaan dan tabulasi. Surat suara yang disortir berdasarkan partai dan kandidat menggunakan mesin sortir ditabulasikan secara manual. Setelah mengecek suara sah dan tidak sah, laporan penghitungan suara di kompilasi.
  6. Bagian pengecekan laporan penghitungan suara. Laporan penghitungan diperiksa untuk melihat apakah laporan tersebut dikompilasi dengan benar setelah pemeriksaan dan tabulasi. laporan penghitungan termasuk rincian dari semua bagian dari prosedur penghitungan
  7. Bagian inspeksi / supervisi komisioner. Komisioner dari KPU yang relevan memeriksa jumlah suara untuk setiap partai dan kandidat dan jumlah suara tidak sah.
  8. Ketua KPU yang relevan mengumumkan hasil penghitungan sesuai dengan laporan penghitungan.
  9. Bagian perekaman dan pelaporan. Memberikan hasil penghitungan yang diumumkan oleh ketua KPU kepada media dan menghitung hasil pengamatan dan memasukkan hasilnya ke dalam sistem manajemen pemilu.
  10. Bagian finishing. Mengklasifikasikan surat suara yang dihitung berdasarkan partai dan kandidat, memasukkannya ke dalam kotak penyimpanan surat suara dan menyegel kotak suara

Teknologi Pemilu untuk Transparansi dan Akurasi

Penyelenggaraan pemilu di Korea Selatan memiliki keunggulan dari sisi transparansi dan akurasi dengan penggunaan teknologi. Beberapa teknologi yang digunakan untuk mewujudkan transparansi dan akurasi diantaranya:

Alat verifikasi identitas pemilih, perangkat ini dapat memverifikasi identitas pemilih dan memungkinkan pemilih menandatangani atau memberikan sidik jari sebagai konfirmasi bahwa pemilih telah menerima surat suara. Sistem ini berisi daftar tunggal yang disusun dari semua daftar pemilih di daerah menggunakan sistem komputerisasi, berisi informasi data pemilih lengkap dengan data jika pemilih telah menerima surat suara. Sistem ini memungkinkan pemilih di Korsel dapat memberikan suara mereka di TPS mana saja di seluruh negeri tanpa registrasi sebelumnya. Dan, tentu saja menghilangkan pemilih ganda, pemilih siluman, pemilih hantu (ghost voters) yang seringkali menjadi isu pemilu di Indonesia.

Alat pencetak surat suara, berupa printer yang dapat mencetak surat suara dan memberikan label alamat untuk mengembalikan amplop surat suara.

Sistem daftar pemilih terintegrasi menggunakan jaringan komunikasi yang eksklusif. Jaringan untuk pemilu diperkuat dengan safety dan security yang dioperasikan terpisah dari device ekternal lainnya termasuk dari jaringan internet. Sehingga tidak memungkinkan manipulasi suara maupun serangan hacker dari internet.

Alat perhitungan suara dengan optical scan untuk sortir surat suara. Alat ini memindai bentuk dan penempatan tanda pada surat suara dan mengklasifikasikannya berdasarkan partai dan kandidat. Alat ini dapat mensortir surat suara dengan maksimal 24 kandidat dan panjang hingga 35 cm. Pada pemilu di Korsel saat ini, surat suara pemilu parlemen sistem PR tidak dapat dihitung menggunakan alat ini. Surat suara rusak atau yang tidak ditandai dengan jelas dipisahkan sebagai surat suara yang membutuhkan pengecekan ulang.

Mesin tabulasi suara, alat bantu untuk memeriksa jumlah suara oleh partai atau kandidat dan validitas surat suara tetap diperiksa kembali dengan mata telanjang.

Protokol Kesehatan Merespon Pandemi Covid-19

Pemilu di Korsel yang digelar di tengah pandemi Covid-19 menjadi perhatian dunia khususnya para pemerhati kepemiluan. KPU Korsel melakukan tata kelola pemilu yang komprehensif untuk merespon pandemi Covid-19 dengan membuat kode perilaku pemilih untuk memilih :

  • Siapkan masker dan ID card sebelum pergi ke TPS
  • Usahakan jangan membawa anak kecil ke TPS
  • Disinfektan pusat pemungutan dan perhitungan suara
  • Cuci tangan selama minimal 30 detik dengan sabun dan air mengalir sebelum pergi ke TPS
  • Cek temperatur suhu sebelum masuk ke TPS
  • Petugas TPS dan pemilih diharuskan memakai masker dan sarung tangan sekali pakai setelah menggunakan hand sanitizer
  • Jaga jarak aman 1 meter dengan pemilih yang lain di dalam dan di luar TPS
  • Hindari untuk pembicaraan yang tidak penting di dalam maupun di luar TPS
  • Lepaskan masker sebentar untuk verifikasi ID pemilih saat di TPS
  • Jika demam, pemilih dapat memilih di TPS sementara dan mengunjungi pusat kesehatan masyarakat
  • Saat sampai di rumah, cuci tangan anda dengan air mengalir dan sabun selama minimal 30 detik

NEC menyiapkan secara khusus managemen pemilu untuk melayani pasien positif Covid-19 yang dikarantina. NEC juga membuat TPS khusus pemungutan suara awal pada 8 pusat perawatan. Menariknya, NEC mengizinkan pemilih yang berada di karantina untuk memberikan suara pada hari pemilihan di TPS jika mereka tidak memiliki gejala. Teknisnya dengan memisahkan waktu pemungutan suara dan rute dari pemilih normal dan menyediakan tempat pemungutan suara sementara bagi penderita Covid-19 untuk memilih.

NEC juga melakukan disinfektan pada 251 pusat perhitungan nasional. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk disinfeksi TPS dan pusat perhitungan diantaranya 3 Juta masker, 20.000 termometer, 1,3 juta pack sarung tangan plastik.

Hal ini ditunjang oleh kesadaran warganegara korsel yang tinggi dalam menghadapi krisis Covid-19. Salah satu kunci keberhasilannya adalah sosialisasi yang massif, dengan memberikan informasi sebagai hak publik khususnya terkait teknis pemilu di masa pandemi Covid-19. Sehingga, meskipun menghadapi krisis Covid-19, tingkat partisipasi pemilih di Korsel tertinggi dalam pemilihan nasional selama 28 tahun ini.

Faktor penting untuk keberhasilan pelaksanaan pemilu ini adalah pemilih atau masyarakat itu sendiri. Warga Korsel antusias menggunakan hak mereka untuk memilih, aktif bekerja sama dengan langkah-langkah NEC, dan menerima semua ketidaknyamanan dalam situasi yang menantang karena penyebaran covid-19.

Disinfektan sebanyak mungkin adalah tata kelola pemilu yang terbaik. Manajemen pemilihan yang adil dan aman, kematangan kesadaran warganegara, menghasilkan nol kasus infeksi Covid-19 yang dikonfirmasi karena penyelenggaraan pemilu.

Best Practice

Penyelenggara pemilu di Indonesia akan menghadapi ujian dan tantangan untuk menggelar pilkada serentak pada Desember 2020 sesuai amanat Perppu No 2 Tahun 2020. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Korsel ditengah pandemi Covid-19 bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia. Tentu tidak mudah, dan tiap negara memiliki kondisi serta tantangan masing-masing.

Menurut penulis ada enam kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Korsel yang bisa menjadi inspirasi penyelenggara pemilu di Indonesia, diantaranya : Pertama, sistem pemilu yang sederhana sehingga memudahkan penyelenggara maupun pemilih. Kedua, managemen pemilu yang efisien dari aspek tahapan dan program yang ditunjang dengan profesionalisme penyelenggara. Ketiga, penggunaan teknologi untuk transparansi dan akurasi pemilu sehingga kerja penyelenggara menjadi efektif dan efisien serta mendorong kepercayaan publik. Keempat, aspek lainnya baru berbicara tentang protokol kesehatan yang ketat dengan penerapan kode perilaku pemilih di TPS. Kelima, budaya atau kultur masyarakat yang disiplin, aktif bekerja sama dengan langkah-langkah yang telah diterapkan oleh penyelenggara pemilu, Terakhir, komunikasi penyelenggara pemilu dengan publik sesering dan seefektif mungkin.

Semoga penyelenggara pemilu di pilkada serentak Desember 2020 berhasil menyelenggarakan pemilu new normal di  270 daerah di Indonesia.

Sumber rujukan utama tulisan ini adalah : https://www.youtube.com/watch?v=I_-Bnmk26Wc

About Dody Wijaya

Peminat Kajian Kepemiluan dan Pegiat Pemilu, Tinggal di Jakarta Selatan

Check Also

Energi Panas Bumi Bikin Sumut Berseri

Malam itu usai salat magrib, terdengar suara renyah tawa anak-anak dari sebuah ruangan. Sekelompok anak …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.