Menunaikan Kewajiban LHKPN dan SPT Pajak Tahun 2019

Laporan LHKPN 2019

Sebagai anggota KPU yang juga selaku penyelenggara negara, kami memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan yang diatur dalam UU No 28 Tahun 1999, UU No 30 Tahun 2002 dan Peraturan KPK No 07 Tahun 2016.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagai penyelenggara negara berkewajiban untuk:

  • Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
  • Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.
  • Mengumumkan harta kekayaannya.

LHKPN adalah sistem yang baik untuk mengukur sejauh mana kepatutan harta yang diperoleh penyelenggara negara selama menjabat. Meskipun sifat pelaporannya bersifat diserahkan kepada masing-masing individu namun prosesnya tetap melalui proses verifikasi oleh KPK.

LHKPN juga merupakan hak publik yang telah menggaji para penyelenggara negara dengan uang pajak dari masyarakat. Dengan mengisi dan melaporkan LHKPN sebagai penyelenggara negara kita telah berupaya transparan dan bertanggung jawab terhadap harta yang dimiliki selama menjabat.

Untuk mengisinya juga cukup mudah melalui aplikasi e-lhkpn :  elhkpn.kpk.go.id dengan mendasarkan pada bukti-bukti kepemilikan harta kita mulai dari surat-surat tanah / bangunan, BPKB motor/ mobil, rekening koran dan buku tabungan, dan lain sebagainya. Setelah semua diisi dengan aplikasi online sesuai harta yang dimiliki berikut harta pasangan dan anak, diperlukan berkas surat kuasa yang ditanda tangani dan dikirimkan ke kantor KPK. Berikutnya tinggal menunggu proses verifikasi dari KPK untuk mendapatkan surat pemberitahuan bahwa LHKPN kita telah lengkap dan akan diumumkan kepada publik.

Laporan SPT Pajak Tahun 2019

Sebagai wajib pajak kita juga memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 tiap tahunnya. SPT merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak. SPT biasanya berisi total pendapatan kotor dan pajak yang telah dibayarkan kepada negara.

Saya melaporkan SPT secara daring yang disebut dengan e-filling. Untuk kemudahan saya ke kantor pajak KPP Jakarta Pasar Minggu dan disana ada petugas khusus yang memandu kita dari awal sampai akhir terbit SPT tahunan kita. Langkah-langkahnya kurang lebih berikut :

Pertama, pahami dan pastikan jenis form SPT yang akan diisi. Ada beberapa jenis formulir SPT Tahunan diantaranya, Kebetulan saya sendiri mengisi SPT/Formulir 1770 S.

Kedua, setelah memastikan jenis formulir SPT Tahunan, kita harus menyiapkan dokumen untuk mengisi data-data yang diperlukan seperti Formulir 1721 A1 yakni formulir bukti pemotongan pajak yang telah kita bayarkan setiap mendapatkan penghasilan, honorarium, narasumber, dll. Data dari formulir ini yang harus dilaporkan pada saat mengakses portal e-Filing SPT Tahunan Pribadi OnlinePajak atau DJP Online.

Ketiga, kita wajib memiliki Electronic Filing Identification Number (EFIN) yakni nomor identifikasi WP yang diperoleh dari DJP. Nomor EFIN ini berguna untuk masuk ke dalam portal e-filling yang sudah disediakan DJP.

Setelah menyeleseikan proses laporan LHKPN dan SPT tahunan rasanya lega sekali, kewajiban telah tertunaikan. Kalau bersih, kenapa risih!

About Dody Wijaya

Peminat Kajian Kepemiluan dan Pegiat Pemilu, Tinggal di Jakarta Selatan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.