Rampungkan Pulau Ikonis Sumba, Wujudkan Energi Untuk Indonesia Maju

Energi umpama jantung dari sebuah bangsa. Ia menggerakkan seluruh sendi kehidupan. Tanpa energi (listrik), pabrik tak akan bisa beroperasi. Gedung-gedung perkantoran akan mati. UMKM pun akan sulit berkompetisi. Iya, kegiatan ekonomi suatu negara bahkan bisa terhenti.

Sebegitu besarnya pengaruh energi, maka sepantasnya ia tak sebatas dijadikan komoditas. Energi adalah modal pembangunan untuk Indonesia Maju. Dan, untuk mewujudkan Indonesia Maju bermula dari kemajuan daerah. Salah satu parameternya adalah akses daerah terhadap energi. Semakin rendah akses terhadap energi, semakin tertinggal pula daerah itu. Sebaliknya, semakin tinggi akses terhadap energi, maka daerah tersebut semakin berpotensi maju.

Patut disyukuri, 75 tahun Indonesia merdeka, rasio elektrifikasi secara nasional telah mencapai 98,89 persen. Kendati demikian, masih ada lampu kuning pada daerah elektrifikasi rendah, yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Baru 85 persen masyarakat yang mengakses listrik sebagai sumber energi (www.esdm.go.id).

Ketertinggalan akses energi di NTT ini rupanya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Merujuk data BPS pada September 2019, NTT adalah provinsi ketiga termiskin di Indonesia. Ada 20 persen atau setara 1.129.460 jiwa penduduk miskin. Kemudian, empat kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di NTT ada di Pulau Sumba, yaitu Kabupaten Sumba Tengah (34,62%), Sumba Timur (30,02%), Sumba Barat (28,29%) dan Sumba Barat Daya (28,06%).

Taraf hidup yang rendah itu dirasakan salah satunya oleh  keluarga Paulus dan Ribka. Petani miskin ini tinggal di Desa Billacenge, Kabupaten Sumba Barat Daya. Mereka memproduksi garam secara tradisional dengan merebus air laut. Pembuatan garam dilakukan di tebing batu yang berbatasan langsung dengan laut. Paulus dan Ribka sudah sepuh. Semestinya mereka sudah tak boleh lagi bekerja keras. Namun apa daya, himpitan kemiskinan membuat mereka tak punya pilihan.

Untuk menghasilkan garam, Paulus mengambil air dari laut. Ia mengikatkan sebuah jerigen pada sebuah tali tambang yang panjangnya 18 meter dengan bantuan katrol besi. Tempatnya licin, curam dan berbahaya. Tetapi ini satu-satunya tempat mengambil air laut untuk dimasak. Tempat ini diberi pembatas dari kayu agar tidak jatuh ke laut. Air laut dalam jerigen 30 liter lalu dibawa untuk dimasak dalam wadah khusus. Jika airnya mulai berkurang karena menguap, ia harus segera mengisinya kembali (sumber: https://youtu.be/28EJus1fJf4).

Setali tiga uang, petani garam di Kampung Pomalala, Kabupaten Sumba Timur pun melakukan seperti keluarga Paulus. Warga bergantung dari hasil pertanian garam yang dimasak secara tradisional. Oleh karena itu, penting agar mereka bisa mengakses listrik atau energi alternatif lainnya, supaya kesejahteraan ekonomi mereka meningkat (victorynews.id).

Wujudkan Mimpi Indonesia Maju dengan Program Pulau Ikonis Sumba

Sudah tepat kiranya, Pemerintah memfokuskan pembangunan energi di Pulau Sumba, NTT. Melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor: 3051 K/30/MEM/2015, program Pulau Ikonis Sumba ini telah ditetapkan sebagai Program Nasional. Mimpi besarnya, Pulau Sumba terlistriki 100 persen dengan energi terbarukan (ET). Program berani dan ambisius ini adalah mimpi bersama banyak pihak yang awalnya diinisasi HIVOS, sebuah lembaga yang aktif membantu penyediaan ET di Sumba sejak 2011.

Ikhtiar Pulau Ikonis Sumba diklaim berkontribusi meningkatkan rasio elektrifikasi di Pulau Sumba. Data menunjukkan kenaikan dari 24,5 persen di tahun 2010 menjadi 75,12 persen pada Mei 2020 (pln.co.id). Sekitar 20,19 persen disumbang oleh energi terbarukan berdasarkan data tahun 2018. Alhasil, lebih dari 5000 rumah telah terlistriki.

Program ini telah menghasilkan 16 unit pembangkit tenaga mikro hidro, 14.868 unit pembangkit tenaga surya, dan 100 unit pembangkit tenaga bayu. Terdapat juga 3 unit tenaga listrik tenaga biomassa yang memanfaatkan limbah pertanian, sampah organik dan kotoran hewan. Ada pula 1173 unit instalasi biogas skala rumah tangga yang memanfaatkan gas yang dihasilkan oleh aktivitas fermentasi bahan organik seperti kotoran hewan dan sampah lingkungan. Selain itu, ada 480 unit PJU cerdas tenaga surya.

Yang jelas, proyek ini bertujuan untuk mendorong penduduk dari pulau termiskin dan terpencil, bisa memajukan daerahnya sendiri dengan berdaya di bidang energi terbarukan. Menariknya, semua potensi sumber energi terbarukan ada di Pulau Sumba: tenaga angin, tenaga surya, tenaga air, biogas hingga biomassa.

Survey Rumah Tangga (Dagi Consulting, 2018)

Program energi terbarukan di Sumba telah memberikan manfaat nyata. Berdasarkan survey yang dilakukan Dagi Consulting pada 2018, hampir 96 persen responden menyatakan mendapatkan manfaat program energi terbarukan. Sebagian manfaat yang dirasakan diantaranya bisa bekerja sampai malam, meringankan pekerjaan, lebih hemat, dan anak dapat belajar dengan lebih baik.

Energi terbarukan ini berkorelasi positif terhadap kemajuan di Sumba. Meski masih berskala kecil, kini petani garam di Desa Watumbaka, Sumba Timur memproduksi garam dengan energi terbarukan. Prosesnya tidak lagi tradisional, merebus garam dengan kayu bakar sebagaimana biasanya.

Tambak garam ini memanfaatkan tenaga surya untuk mengeringkan air garam dan menggerakkan pompa (solar pump). Pompa bertenaga surya ini akan mengalirkan air laut ke kolam penjemuran. Pemanfaatan energi matahari memang memiliki keunggulan, di antaranya mengurangi penggunaan kayu bakar, menghemat waktu dan tenaga, serta hasil produksinya lebih banyak. Keluaran garamnya pun lebih bersih dibandingkan dengan cara tradisional. Tentu saja secara ekonomi, mereka lebih sejahtera. Karena itulah, inisiatif Program Ikonis Sumba ini harus didukung semua pihak.

Tak Semudah Kisah Membangun Seribu Candi dalam Semalam

Aktualnya, program Pulau Ikonis Sumba ini masih memiliki banyak PR yang harus segera dirampungkan. Pasalnya, pemerintah pusat telah menjadikan Sumba Iconic Island (SII) sebagai program nasional dan telah menetapkan target capaian energi terbarukan serta rasio elektrifikasi. Jika tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh (dengan merapatkan barisan semua pemangku kepentingan), program “the iconic island for renewable energy” ini akan menjadi sekadar jargon.

Menilik laporan Monev 2018 dan data PLN, capaian instalasi energi terbarukan yang terpasang di Pulau Sumba baru mencapai 9,3 MW (25 persen) dari total target kebutuhan 37,5 MW pada 2020. Capaian rasio elektrifikasi Mei 2020 baru 75,12 persen, cukup jauh dari target 95 persen. Sedangkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi hanya mencapai 20,9 persen dari target 65 persen.

Ada beberapa problem implementasi program ini. Salah satunya, koordinasi multipihak yang tidak mudah. Banyak pihak yang terlibat dalam program ini. Pertama, dari lintas pemerintahan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Kedua, dari lintas Kementerian dan Lembaga (K/L), antara lain, Kementerian ESDM, Kemendagri, KLHK, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Kementerian PPPA, Kementerian Koperasi & UKM, BUMN, swasta, NGO, maupun pengembang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretariat Nasional Program SII, Laily S. Himayati menyatakan “Tantangan program ini sebenarnya bukan pada sulitnya mobilisasi sumber daya, tetapi pada koordinasi antar pemangku kepentingan yang dikoordinasi Sekretariat Nasional SII.” Kementerian ESDM memang leading sector program, namun secara penganggaran, implementasi dan operator tidak berada di bawah kendali sepenuhnya Kementerian ESDM. Pada umumnya setiap K/L memiliki Key Performance Indicator masing-masing, sehingga rentan terjadi ego sektoral yang menghambat implementasi program.

Misalnya, koordinasi dengan Pemprov dan Pemkab, garis koordinasi birokrasi pemerintah daerah tidak ke Kementerian ESDM tetapi ke Kemendagri. Salah satu catatan penting dalam Monev Pulau Ikonis Sumba ini adalah dihapuskannya Dinas Pertambangan dan Energi di tingkat kabupaten serta seringnya terjadi mutasi dan promosi pejabat. Masalahnya, hal tersebut tidak ditunjang transfer informasi dan pengetahuan yang memadai. Hal ini diindikasikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya koordinasi.

Juga, persoalan sinkronisasi regulasi. Kebijakan terkait energi terbarukan seringkali berubah-ubah dan kurang melibatkan pemangku kepentingan. Dalam perspektif investor, hal ini meningkatkan ketidakpastian usaha. Seperti yang diungkap Power Industri Survey yang dilakukan PWC tahun 2018, tingkat kepercayaan investor terhadap kebijakan energi terbarukan mengalami penurunan dibanding survey pada tahun 2017. Hanya 39 persen responden yang berpendapat bahwa kebijakan saat ini mendukung investasi ET.

Hal ini menggambarkan realisasi 100 persen energi bersih di satu pulau tak semudah kisah membangun seribu candi dalam semalam. Problem tersebut tidak hanya menjadi tantangan Program Pulau Ikonis Sumba. Apa yang terjadi di Program Pulau Ikonis Sumba adalah refleksi agenda transisi energi terbarukan di tingkat nasional. Sebabnya, mimpi besar Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang menargetkan 23 persen energi terbarukan pada tahun 2025 akan sulit dicapai jika masih menggunakan pendekatan business as usual.

Tiga Saran untuk 100 Persen Energi Terbarukan di Sumba

Berkaca dari peta permasalahan tersebut, saya berpandangan ada tiga hal yang dapat dilakukan Kementerian ESDM untuk mempercepat realisasi Program Pulau Ikonis Sumba.

Pertama, memperkuat kerjasama multipihak dengan memperkukuh koordinasi dan kesatuan komando. Kementerian ESDM sebagai leading sector perlu memperkuat kelembagaan SII, misalnya dengan MoU lintas sektoral, khususnya dengan sektor strategis seperti Kemendagri, Kemendes, maupun PLN.

Kedua, mendorong percepatan terbitnya Perpres Energi Baru dan Terbarukan segera diteken dan diimplementasikan. Disadari keputusan Menteri saja tidak cukup untuk mendorong instalasi energi terbarukan, belum lagi persoalan sinkronisasi dengan keputusan menteri yang lain. Perpres ini penting untuk membangun kembali kepercayaan investor untuk membangun energi terbarukan.

Terakhir, optimalisasi penggunaan dana desa untuk 467 desa di Pulau Sumba. Kerjasama dengan Kementerian Desa diperlukan untuk mengoptimalkan dana desa. Misalnya untuk membangun Bumdes yang mengelola pembangkit yang telah dibangun dan memelihara operasional pembangkit energi terbarukan. Sudah saatnya dana desa tak hanya difokuskan untuk infrastruktur dasar seperti air, tetapi juga energi (terbarukan).

***

Sejujurnya, program Pulau Ikonis Sumba ini adalah sebuah mahakarya energi untuk Indonesia, dengan mimpi 100 persen energi bersih. Hanya saja, ia belum rampung. Oleh karena itu, kerja keras dan kerja kolaboratif multipihak sangat diperlukan. Berita baiknya, keberhasilan program ini akan menjadi pelopor model pengembangan energi terbarukan di seluruh Indonesia. Bila Sumba bisa, energi untuk Indonesia Maju pun pasti bisa.

***

Artikel ini diikutsertakan dalam Lomba Karya Tulis Jurnalistik “Energi Untuk Indonesia” Tahun 2020 untuk Kategori Blogger, yang diselenggarakan Kementerian ESDM.

 

 

About Dody Wijaya

Peminat Kajian Kepemiluan dan Pegiat Pemilu, Tinggal di Jakarta Selatan

Check Also

Buku Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

Buku Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 dalam Angka yang diterbitkan oleh …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.