Pelajaran Berharga dari Pemilu Korea Selatan

Managemen pemilu bukan hanya ilmu, tapi juga seni mengelola kompleksitas proses sirkulasi kekuasaan sebagai arena konflik yang legal formal. Menarik untuk mempelajari pengalaman Korea Selatan yang berani mengambil resiko menggelar pemilu di tengah pandemi Covid-19.

Mata para penyelenggara pemilu, ahli pemilu, akademisi, aktivis masyarakat sipil, dan politisi di seluruh dunia, semua tertuju pada pemilu di Korea Selatan. Selain berhasil menggelar pemilu di masa pandemi Covid-19, banyak hal baru dan menarik dari sisi tata kelola pemilu. Keberhasilan Korea Selatan bukan semata penerapan protokol kesehatan untuk merespon Covid-19 tetapi juga manajemen pemilu yang efisien. Indonesia yang akan menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 bisa mengambil pelajaran berharga dari manajemen pemilu di Korea Selatan.

Sistem pemilu Pemilihan majelis nasional (legislatif) di Korea Selatan diadakan setiap 4 tahun. Jumlah kursi majelis nasional yang diperebutkan ada 300 kursi, dengan 253 kursi yang dipilih dengan sistem distrik (mayoritarian) dan 47 kursi dipilih dengan sistem proporsional representasi (PR). Sistem pemilunya menggunakan sistem paralel. Setiap pemilih mendapatkan 2 surat suara, yakni 1 surat suara untuk memilih dengan sistem distrik, dan 1 surat suara untuk memilih partai politik dengan sistem proporsional representasi. Sistem ini mengalokasikan jumlah kursi dengan mempertimbangkan porsi jumlah kursi dari sistem distrik atau mayoritas dan sebagian kursi untuk partai politik dengan sistem proporsional. Ada 35 partai yang merekomendasikan kandidat untuk pemilihan dengan sistem PR ini.

Manajemen Pemilu

Komisi Pemilihan Nasional (NEC) Korea Selatan mengelola tahapan dan program pemilu dengan sangat efisien. Persiapan daftar pemilih hanya dilakukan dalam tempo 5 hari. Menarik untuk dipelajari dan dikaji efisiensi penyiapan DPT di Korsel yang jauh berbeda dengan di Indonesia. Pemutakhiran daftar pemilih di Indonesia cukup rumit, panjang, dan melelahkan. Bahkan, 90% tahapan pemilu di Indonesia terfokus pada penyiapan DPT. Bahkan pada pemilu 2019, sampai H-7 pemilu masih menyiapkan DPT. Proses yang panjang dimulai dari coklit 1 tahun sebelum pemungutan suara, ada 22 tahapan pemutakhiran daftar pemilih sampai menjadi DPT. Pasca penetapan DPT pun masih ada DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) sampai DPTHP-3, masih ditambah lagi dengan daftar pemilih tambahan (DPTb) pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Ke depan, KPU perlu efisiensi kerja penyiapan daftar pemilih dengan ketunggalan data kependudukan yang menjadi sumber dan sinkronisasi data pemilih. Sehingga KPU bisa membagi konsentrasi pada tahapan yang lain, agar penyelenggaraan pemilu bisa lebih berkualitas. Pendaftaran kandidat dilaksanakan cukup 2 hari. Seperti di Indonesia, di Korsel juga ada upaya untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik. 50% atau lebih dari kandidat pada sistem PR adalah perempuan. Kandidat pada nomor ganjil dari daftar calon PR dari partai politik wajib berisi kandidat perempuan, jika ketentuan tidak dapat dipenuhi, maka semua proses pendaftaran calon dari partai politik gugur.

Tahapan kampanye, hanya berlangsung 12 hari. Periode kampanye dibatasi untuk memberikan kesempatan yang sama selama kampanye pemilu. Beragam bentuk kampanye diperbolehkan sepanjang masih dalam tahapan kampanye, sedangkan kampanye melalui internet, email, SMS, dan media sosial diperbolehkan sepanjang waktu.

Tahapan pemungutan suara, ada beragam teknis pemungutan suara yang menarik untuk dipelajari. Pemungutan suara di rumah (home voting), memungkinkan pemilih yang tidak dapat datang ke TPS seperti pemilih disabilitas dapat memberikan suara mereka di tempat tinggal melalui pos. Pemungutan suara di kapal (shipboard voting), diperuntukan untuk pelaut yang tidak bisa memilih pada pemungutan suara awal atau hari pemilihan nasional, pelaut dapat menggunakan hak pilihnya diatas kapalnya. Menariknya, teknis pemilihan menggunakan manajemen mandiri menggunakan shield fax, alat yang secara otomatis mencetak dan menyegel surat suara yang dikirim dari kapal untuk memastikan kerahasiaan suara. Pemungutan suara awal (early voting) dilaksanakan selama 2 hari. Sistem ini memungkinkan pemilih memberikan suaranya di TPS sebelum hari H pemilihan tahapan pemungutan suara awal tanpa perlu registrasi terlebih dahulu.

Pertanyaannya, bagaimana surat suara dari pemungutan suara awal disimpan secara aman sampai hari H pemungutan suara. Kotak suara early voting disimpan dan disegel dengan pin segel dan pita segel diatas slot kotak suara dalam gudang penyimpanan yang dimonitoring dengan CCTV 24 jam. Pemungutan suara nasional cukup menarik, bagi pemilih dengan kondisi minoritas secara sosial bisa mendapatkan bantuan. Tersedia pula Layanan informasi pemungutan dengan panduan audio, bantuan penerjemah bahasa isyarat, bahkan KPU-nya menyediakan transportasi untuk pemilih dengan hambatan mobilitas seperti disabilitas fisik.

Perhitungan suara dilaksanakan segera setelah pemungutan suara selesai. Proses perhitungan suara dimulai dengan penyelenggara menerima kotak suara dengan mengecek segel kotak suara dan melihat apakah ada yang cacat. Pembukaan kotak suara dan sortir surat suara dengan cepat dan akurat sesuai kandidat atau partai politik dengan mesin sortir surat suara. Langkah selanjutnya, melakukan pemeriksaan dan tabulasi surat suara secara manual. Setelah mengecek suara sah dan tidak sah, rekapitulasi penghitungan suara di kompilasi.

Teknologi pemilu untuk transparansi dan akurasi Teknologi verifikasi identitas pemilih, perangkat ini dapat memverifikasi identitas pemilih dan memungkinkan pemilih menandatangani atau memberikan sidik jari sebagai konfirmasi bahwa pemilih telah menerima surat suara. Sistem ini berisi daftar tunggal yang disusun dari semua daftar pemilih di daerah menggunakan sistem komputerisasi, berisi informasi data pemilih lengkap dengan data jika pemilih telah menerima surat suara. Sistem ini memungkinkan pemilih di Korsel dapat memberikan suara mereka di TPS mana saja di seluruh negeri tanpa registrasi sebelumnya. Dan, tentu saja menghilangkan pemilih ganda, pemilih siluman, pemilih hantu (ghost voters) yang seringkali menjadi isu pemilu di Indonesia.

Teknologi pencetak surat suara, berupa printer yang dapat mencetak surat suara dan memberikan label alamat untuk mengembalikan amplop surat suara. Teknologi perhitungan suara dengan optical scan untuk sortir surat suara. Alat ini memindai bentuk dan penempatan tanda pada surat suara dan mengklasifikasikannya berdasarkan partai dan kandidat. Teknologi tabulasi suara berupa alat bantu untuk memeriksa jumlah suara oleh partai atau kandidat dan validitas surat suara tetap diperiksa kembali dengan mata telanjang.

KPU Korsel melakukan tata kelola pemilu yang komprehensif untuk merespon pandemi Covid-19 dengan membuat kode perilaku pemilih untuk memilih, diantaranya: (1) pemilih wajib menggunakan masker dan pemeriksaan suhu saat masuk ke TPS serta berdiri dengan jarak satu meter. (2) Setiap pemilih dengan suhu di atas 37,5 derajat atau menunjukkan gejala memberikan suara di TPS khusus sementara. (3) Pemilih harus mencuci tangan dengan handsanitizer dan memakai plastik sarung tangan yang disediakan. (4) Pemilih memasuki TPS dan memberikan suara, (5) saat meninggalkan TPS, pemilih harus melepas sarung tangan dan membuang di tempat sampah di pintu keluar TPS.

NEC menyiapkan secara khusus manajemen pemilu untuk melayani pasien positif Covid-19 yang dikarantina diantaranya dengan membuat TPS khusus early voting di pusat perawatan. Menariknya, NEC mengizinkan pemilih yang berada di karantina untuk memberikan suara pada hari pemilihan di TPS jika mereka tidak memiliki gejala. Teknisnya dengan memisahkan waktu pemungutan suara dan rute dari pemilih normal dan menyediakan tempat pemungutan suara sementara bagi penderita Covid-19 untuk memilih. NEC juga melakukan disinfektan pada 251 pusat perhitungan nasional. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk disinfeksi TPS dan pusat perhitungan diantaranya 3 juta masker, 20.000 termometer, 1,3 juta pak sarung tangan plastik.

Pelajaran Berharga

Penyelenggara pemilu di Indonesia akan menghadapi ujian dan tantangan untuk menggelar Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 sesuai amanat Perppu No 2 Tahun 2020. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Korsel ditengah pandemi Covid-19 bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia. Tentu tidak mudah, dan tiap negara memiliki kondisi serta tantangan masing-masing.

Menurut penulis ada lima kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Korsel yang bisa menjadi inspirasi penyelenggara pemilu di Indonesia, diantaranya: (1) manajemen pemilu yang efisien dari aspek tahapan dan program yang ditunjang dengan profesionalisme penyelenggara. (2) Penggunaan teknologi untuk transparansi dan akurasi pemilu sehingga kerja penyelenggara menjadi efektif dan efisien serta mendorong kepercayaan publik, (3) Aspek lainnya baru berbicara tentang protokol kesehatan yang ketat dengan penerapan kode perilaku pemilih di TPS, (4) Budaya atau kultur masyarakat yang disiplin, aktif bekerja sama dengan langkah-langkah yang telah diterapkan oleh KPU Korsel, (5) Terakhir, komunikasi penyelenggara pemilu dengan publik sesering dan seefektif mungkin.

About Dody Wijaya

Peminat Kajian Kepemiluan dan Pegiat Pemilu, Tinggal di Jakarta Selatan

Check Also

Mutakhirkan Data Pemilih di Tengah Pandemi

Di tengah pandemi Covid-19 dan adaptasi sistem kerja WFO-WFH, KPU Kota Jakarta Selatan tetap bekerja …

Tinggalkan Balasan