Ilustrasi (Netray) era.id

Peluang dan Prospek Pilkada DKI Jakarta Tahun 2022

Salah satu kesimpulan RDP Komisi II DPR pada 14 April 2020 mengusulkan mengembalikan pelaksanakan Pilkada sesuai masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu di tahun 2020, 2022, 2023 dan 2025. Merujuk pada putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi keserentakan Pemilu pada tahun 2019. Usulan ini sebagai perubahan UU No 10 Tahun 2016 yang akan masuk ke dalam Perppu penundaan Pilkada. Usulan ini menjadi trigger dan intelectual exercise untuk membahas skema keserentakan Pemilu.

Skema Pemilu Serentak

UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 201 pada pokoknya mengatur: (a) Pilkada serentak hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan September 2020 dan akan menjabat sampai 2024, (b) Pilkada serentak secara nasional dilaksanakan pada November 2024, (c) untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, Bupati, serta Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023 diangkat penjabat Gubernur/ Bupati/ Walikota. Ketentuan pasal ini diusulkan untuk diubah dengan mengembalikan pelaksanaan Pilkada sesuai masa jabatan 1 periode 5 tahun yakni Pilkada serentak tahun 2020, 2022, 2023, 2025.

Jika berpijak pada putusan MK maka opsi mengembalikan pelaksanaan Pilkada disesuaikan masa jabatan 1 periode masih menimbulkan pertanyaan tentang skema keserentakan Pemilu.

Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 menyatakan Pemilu yang konstitusional untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial adalah Pemilu serentak dengan tidak memisahkan Pemilu Presiden, Pemilu DPR dan DPD. Pertimbangan angka [3.16] Putusan MK alternatif model Pemilu serentak diantaranya: (1) Pemilu 5 kotak seperti tahun 2019, (2) Pemilu serentak Nasional dengan Pilkada serentak tanpa Pemilu DPRD, (3) Pemilu 7 Kotak (semua jenis Pemilu), (4) Pemilu serentak nasional – Pemilu serentak lokal, (5) Pemilu serentak nasional – Pemilu serentak Provinsi – Pemilu serentak Kabupaten/ Kota, (6) Pilihan model lain sepanjang menjaga keserentakan Pemilu DPR, DPD, dan Presiden.

Berpijak pada evaluasi Pemilu serentak tahun 2019 dengan 5 kotak suara, pilihan keserentakan Pemilu alternatif nomor (1), (2) dan (3) terlalu kompleks, unmanageable dan beban penyelenggaraan yang berat bagi penyelenggara, pemilih, dan peserta Pemilu. Opsi yang paling realistis dan mengemuka adalah memisahkan Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal.

Usulan mengembalikan Pilkada sesuai masa jabatan 1 periode pada 2020, 2022, 2023, 2025 merujuk pada konsep concurrent election with flexible concurrent local elections. Konsep ini menserentakkan pemilu nasional kemudian selang waktu tertentu diselenggarakan Pemilu serentak di Provinsi/ Kabupaten/ Kota berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus pemilu lokal di masing-masing lokal tersebut (Harris, 2015). Jadi pemilihan Presiden serentak dengan Pemilu DPR dan DPD jika tidak ada perubahan sesuai siklus 5 tahunan diselenggarakan pada 2024, sesudah atau sebelum itu diadakan pemilu serentak lokal untuk memilih kepala daerah dan anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/ Kota sesuai siklus dan jadwal yang disepakati.

Pertanyaan yang muncul adalah kapan pelaksanaan Pemilu serentak lokal baik Pilkada serentak berikut Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota ? Apakah mengikuti siklus Pilkada serentak? yang berarti harus ada penyesuaian akhir masa jabatan DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Skema Transisi Pemilu Serentak Lokal

Agar dapat terselenggara secara serentak (simultaneously / concurrent election) maka harus ada satu titik keserentakan waktu penyelenggaraan Pemilu lokal. Pilihan pertama adalah menserentakkan Pemilu lokal pada tahun 2022 atau 3 tahun setelah Pemilu serentak nasional yang telah diselenggarakan tahun 2019.

Berikut skema transisi Pemilu lokal tahun 2022: Kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2015 akhir masa jabatan (ditulis AMJ) berakhir di tahun 2020. Mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 yang tidak dapat diprediksi kapan seleseinya dan kemungkinan masih panjang masa Pandemi (Pandu Riono dkk, 2020), menunda Pilkada sampai tahun 2022 adalah pilihan realistis untuk menghasilkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2017, AMJ kepala daerah berakhir sesuai dengan skema pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2022. Sedangkan kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2018, AMJ kepala daerah selesei di tahun 2023, pilihannya memotong masa jabatan kepala daerah 1 tahun sehingga dapat ikut serta Pilkada dalam skema Pilkada serentak 2022.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang AMJ tahun 2020 dapat menggunakan mekanisme seperti Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 dengan mengangkat penjabat Gubernur/ Bupati/ Walikota. Sedangkan untuk kepala daerah hasil Pemilu 2018 yang dipotong AMJ nya 1 tahun mendapatkan kompensasi uang sebesar gaji pokok kali jumlah bulan yang tersisa dan hak pensiun untuk satu periode sesuai Pasal 202 UU Nomor 8 Tahun 2015.

Keserentakan Pemilu lokal juga berimplikasi pada Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang juga perlu dilakukan transisi agar dapat terselenggara pada tahun 2022. AMJ anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang terpilih dari Pemilu 2019 seharusnya berakhir tahun 2024 dipotong AMJ-nya 2 tahun menjadi 2022. Kompensasi bagi anggota dewan yang terpotong AMJ dapat merujuk seperti pemotongan AMJ kepala daerah (Pasal 202 UU Nomor 8 Tahun 2015).

Pilihan skema lainnya yang dapat dipilih adalah menyelenggarakan Pemilu serentak lokal pada tahun 2026 atau 2 tahun setelah Pemilu serentak nasional pada 2024.

Berikut skema transisinya: Daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 yang seharusnya AMJ nya selesei pada tahun 2025 (di UU No 10 Tahun 2016 berakhir pada 2024) diperpanjang masa jabatannya selama 1 tahun sehingga dapat menyelenggarakan Pilkada serentak pada tahun 2026. Daerah yang melaksanakan Pilkada pada 2022 seharusnya AMJ nya selesei tahun 2027, dikurangi masa jabatan 1 tahun sehingga dapat melaksanakan Pilkada pada 2026. Sedangkan daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2023 yang seharusnya AMJ nya selesei pada tahun 2028, dikurangi masa jabatannya 2 tahun sehingga dapat menyelenggarakan Pilkada serentak pada 2026.

Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota hasil Pemilu serentak 2019 yang seharusnya selesei masa jabatannya pada tahun 2024 dapat diperpanjang masa jabatannya 2 tahun sampai tahun 2026 sehingga dapat diselenggarakan Pemilu serentak lokal bersama dengan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2026.

Peluang Pilkada DKI Jakarta 2022 dan Prospek Pemilu Serentak Nasional – Lokal

Alternatif skema transisi keserentakan Pemilu lokal tahun 2022 atau 2026 berpeluang dilakukan dengan menormalkan kembali jadwal Pilkada serentak sesuai akhir masa jabatan 1 periode seperti usulan Komisi II DPR RI.

Mengembalikan pelaksanaan Pilkada sesuai masa jabatan kepala daerah 1 periode 5 tahun, berarti membuka peluang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta di tahun 2022. Masa jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta hasil pemilihan gubernur tahun 2017 akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Warga DKI Jakarta berhak memiliki Gubernur definitif karena kompleksitas problem megapolitan dan akselerasi program pembangunan DKI Jakarta membutuhkan sosok pemimpin daerah khusus ibukota yang mumpuni dan memiliki kewenangan mengambil kebijakan-kebijakan strategis.

Kompleksitas problem megapolititan seperti kemacetan, banjir, kemiskinan membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kapasitas problem solving masalah perkotaan. Akselerasi pembangunan di DKI Jakarta yang rencana nya akan menjadi daerah khusus pusat ekonomi atau bisnis juga membutuhkan pemimpin daerah yang visioner.

Memisahkan Pemilu serentak nasional dan lokal memiliki prospek diantaranya: (1) menjanjikan terbentuknya pemerintahan yang lebih efektif karena Presiden terpilih dan kekuatan mayoritas di DPR berasal dari parpol atau koalisi yang sama, (2) apabila pemerintahan hasil Pemilu serentak nasional berkinerja buruk, maka terbuka peluang bagi pemilih untuk menghukum parpol atau kolaisi parpol yang berkuasa melalui momentum Pemilu serentak lokal, Vice versa, (3) mengurangi potensi politik transaksional karena parpol “dipaksa” berkoalisi sebelum Pileg, (4) isu lokal akan lebih fokus, (5) akuntabilitas kinerja wakil rakyat dan pejabat eksekutif terpilih lebih ketat karena kinerjanya di evaluasi kembali dalam Pemilu lokal (Haris, 2015).

Bila pilihan yang terbaik adalah menyelenggarakan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2022, penyelenggara Pemilu di DKI Jakarta perlu bersiap dengan konsep penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta yang berkualitas dan berintegritas. Pilkada DKI Jakarta akan menjadi barometer bagi Pilkada di daerah lain di Indonesia. Persiapan yang matang, kapasitas yang mumpuni, serta simulasi, simulasi, dan simulasi adalah kunci keberhasilan (rencana) Pilkada DKI Jakarta tahun 2022.

About Dody Wijaya

Peminat Kajian Kepemiluan dan Pegiat Pemilu, Tinggal di Jakarta Selatan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.