Membedah Isu Krusial dalam RUU Pemilu: Skema dan Transisi Pemilu Nasional-Lokal (Bag 1)

Badan Keahlian DPR RI telah merampungkan RUU Pemilu pada 9 April 2020. RUU ini di-draft atas arahan pimpinan komisi II pada tanggal 26 Februari 2020 sebagai tindak lanjut putusan MK No 55/PUU-XVII/2019.

RUU ini dibuat dengan prinsip penyederhanaan, penyelarasan dan penggabungan 2 (dua) UU, yakni UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemillihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Selain menyelaraskan dengan pertimbangan putusan MK No 55, RUU ini juga menyelaraskan 13 (tiga belas) putusan MK yang dikabulkan terkait UU Pemilu dan Pilkada.

Menariknya, BKD DPR RI menyebutkan RUU ini untuk menjawab dinamika sosial dan politik yang berkembang di masyarakat termasuk refleksi atas evaluasi pemilu serentak 2019. Diantaranya aspek pengaturan terhadap penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilu, manajemen atau tata kelola pemilu dan mekanisme penegakkan hukum secara kelembagaan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing dalam 1 (satu) undang-undang agar terintegrasi.

Isi RUU ini terdiri dari 6 buku, yakni: (1) ketentuan umum, (2) penyelenggara pemilu, (3) penyelenggaraan pemilu, (4) pelanggaran pemilu, (5) sanksi, (6) ketentuan lain-lain.

Arah RUU Pemilu

Pertimbangan angka [3.16] Putusan MK  No. 55/PUU-XVII/2019, alternatif ke 4 menyebutkan: “Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan  Gubernur, dan Bupati/Walikota”. RUU  ini mengadopsi desain keserentakan Pemilu dengan Konsep Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal

Pasal 4 RUU menyebutkan, Pemilu terdiri dari Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Pemilu Nasional terdiri dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, dan Pemilu Anggota DPD yang diselenggarakan secara bersamaan. Pemilu Lokal terdiri dari Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota, dan  Pemilu  Anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang diselenggarakan secara bersamaan.

Di pasal 5 dikatakan, Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilu Nasional diselenggarakan 3 (tiga) tahun setelah diselenggarakannya Pemilu Lokal. Pemilu Lokal diselenggarakan 2 (dua) tahun setelah diselenggarakannya Pemilu Nasional.

Desain dan Skema Transisi Penyelenggaraan Pemilu Nasional – Pemilu Lokal

RUU ini menggabungkan prinsip penyelenggaraan dalam UU Pemilu  dan UU Pilkada yang dibahasakan dengan istilah baru yakni Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Ada 3 opsi skema transisi penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal. Opsi A: Pemilu Nasional Tahun 2024 dan Pemilu Lokal Tahun 2022, Opsi B: Pemilu Nasional Tahun 2024 dan Pemilu Lokal Tahun 2026, serta Opsi C: Pemilu Nasional dan Lokal serentak pada Tahun 2024.

Opsi A: Pemilu Nasional Tahun 2024 dan Pemilu Lokal Tahun 2022

Dalam pasal 717 RUU ini disebutkan, pemilu lokal pertama diselenggarakan pada tahun 2022, selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali sejak bulan tahun 2026. Sedangkan Pemilu Nasional pertama diselenggarakan pada tahun 2024, selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Agar konsep tersebut bisa terlaksana, diperlukan skema perekayasaan transisi penyelenggaraan pemilu lokal tahun 2022 untuk kepala daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 718 RUU ini.

Kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2015 akhir masa jabatan (ditulis AMJ) berakhir di tahun 2020. Mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 yang tidak dapat diprediksi kapan seleseinya dan kemungkinan masih panjang masa Pandemi (Pandu Riono dkk, 2020), menunda Pilkada sampai tahun 2022 adalah pilihan realistis untuk menghasilkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Pilihan lainnya untuk kepala daerah yang AMJ nya tahun 2020 adalah tetap menyelenggarakan Pilkada serentak pada 2020 atau 2021 sesuai amanat Perppu No 2 Tahun 2020.

Tidak ada persoalan pada kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2017 yang AMJ-nya berakhir sesuai dengan skema pelaksanaan Pemilu Lokal tahun 2022.

Sedangkan kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2018, AMJ kepala daerah selesei di tahun 2023, pilihannya memotong masa jabatan kepala daerah 1 tahun sehingga dapat ikut serta dalam skema Pemilu Lokal tahun 2022.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang AMJ tahun 2020 dapat menggunakan mekanisme seperti Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 dengan mengangkat penjabat Gubernur/ Bupati/ Walikota. Sedangkan untuk kepala daerah hasil Pemilu 2018 yang dipotong AMJ nya 1 tahun mendapatkan kompensasi uang sebesar gaji pokok kali jumlah bulan yang tersisa dan hak pensiun untuk satu periode sesuai Pasal 202 UU Nomor 8 Tahun 2015.

Masih merujuk pada Pasal 718 RUU Pemilu, keserentakan Pemilu Lokal juga berimplikasi pada Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang juga perlu dilakukan transisi agar dapat terselenggara pada tahun 2022. AMJ anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang terpilih dari Pemilu 2019 seharusnya berakhir tahun 2024 dipotong AMJ-nya 2 tahun menjadi 2022. Kompensasi bagi anggota dewan yang terpotong AMJ dapat merujuk seperti pemotongan AMJ kepala daerah (merujuk Pasal 202 UU Nomor 8 Tahun 2015).

Opsi B: Pemilu Nasional 2024 dan Pemilu Lokal 2026

Daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 yang seharusnya AMJ nya selesei pada tahun 2025 (di UU No 10 Tahun 2016 berakhir pada 2024) diperpanjang masa jabatannya selama 1 tahun sehingga dapat menyelenggarakan Pemilu Lokal pada tahun 2026. Daerah yang melaksanakan Pilkada pada 2022 seharusnya AMJ nya selesei tahun 2027, dikurangi masa jabatan 1 tahun sehingga dapat melaksanakan Pemilu Lokal pada 2026. Sedangkan daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2023 yang seharusnya AMJ nya selesei pada tahun 2028, dikurangi masa jabatannya 2 tahun sehingga dapat menyelenggarakan Pemilu Lokal pada 2026.

Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota hasil Pemilu serentak 2019 yang seharusnya selesei masa jabatannya pada tahun 2024 dapat diperpanjang masa jabatannya 2 tahun sampai tahun 2026 sehingga dapat diselenggarakan Pemilu Lokal bersama dengan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2026.

Pilihan opsi ini dipandang lebih menjamin kesinambungan dan keselarasan pembangunan nasional dan daerah.

Opsi C: Pemilu Nasional dan Lokal Serentak pada 2024.

Pilihan lainnya adalah menserentakkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal pada 2024 dengan merubah sistem pemilu legislatif (DPR dan DPRD) menjadi sistem proporsional daftar tertutup. Pilihan ini merujuk pada salah satu alternatif putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 yakni Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD, Gubernur/ Wakil Gubernur serta Bupati/ Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota. Secara teknis masih menggunakan 5 (lima) kotak dan surat suara yakni (1) memilih partai politik, (2) memilih presiden dan wakil presiden, (3) memilih anggota DPD, (4) memilih gubernur/ wakil gubernur, (5) memilih bupati/ wakil bupati dan walikota/ wakil walikota.

Bagaimana pendapat anda sebagai pegiat, aktivis dan penyelenggara Pemilu opsi yang terbaik menurut anda ?

Peluang Pilkada DKI Jakarta Tahun 2022

Alternatif skema transisi keserentakan Pemilu lokal tahun 2022 atau 2026 berpeluang dilakukan dengan menormalkan kembali jadwal Pilkada serentak sesuai akhir masa jabatan 1 periode seperti usulan Komisi II DPR RI dalam RDP dengan Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah pada 14 April 2020.

Mengembalikan pelaksanaan Pilkada sesuai masa jabatan kepala daerah 1 periode 5 tahun, berarti membuka peluang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta di tahun 2022. Masa jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta hasil pemilihan gubernur tahun 2017 akan berakhir pada 16 Oktober 2022.

Memisahkan Pemilu serentak nasional dan lokal memiliki prospek diantaranya: (1) menjanjikan terbentuknya pemerintahan yang lebih efektif karena Presiden terpilih dan kekuatan mayoritas di DPR berasal dari parpol atau koalisi yang sama, (2) apabila pemerintahan hasil Pemilu serentak nasional berkinerja buruk, maka terbuka peluang bagi pemilih untuk menghukum parpol atau kolaisi parpol yang berkuasa melalui momentum Pemilu serentak lokal, Vice versa, (3) mengurangi potensi politik transaksional karena parpol “dipaksa” berkoalisi sebelum Pileg, (4) isu lokal akan lebih fokus, (5) akuntabilitas kinerja wakil rakyat dan pejabat eksekutif terpilih lebih ketat karena kinerjanya di evaluasi kembali dalam Pemilu lokal (Haris, 2015).

Terbuka peluang menyelenggarakan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2022. Penyelenggara Pemilu di DKI Jakarta perlu bersiap dengan konsep penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta yang berkualitas dan berintegritas. Pilkada DKI Jakarta akan menjadi barometer bagi Pilkada di daerah lain di Indonesia. Persiapan yang matang, kapasitas yang mumpuni, serta simulasi, simulasi, dan simulasi adalah kunci keberhasilan (rencana) Pilkada DKI Jakarta tahun 2022.

 

*Penulis : Dody Wijaya (Peminat Kajian Kepemiluan dan Pegiat Pemilu, Tinggal di Jakarta Selatan)

About Dody Wijaya

Peminat Kajian Kepemiluan dan Pegiat Pemilu, Tinggal di Jakarta Selatan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.