Membedah Isu Krusial dalam RUU Pemilu : Desain Sistem Pemilu dan (Rekrutmen) Penyelenggara Pemilu (Bag 2)

Isu krusial berikutnya yang menarik dalam RUU Pemilu oleh BKD DPR RI ini diantaranya desain sistem Pemilu dan desain (rekrutmen) penyelenggara Pemilu

Desain Sistem Pemilu

Secara umum yang penulis baca dalam RUU ini sistem pemilihan umum tidak terlalu banyak berubah selain yang paling mendasar telah diuraikan dalam tulisan sebelumnya soal skema keserentakan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

Pilihan distric magnitude untuk DPR menggunakan alokasi 3-10 kursi (Pasal 208) dan dapil ditetapkan oleh DPR dalam lampiran UU. Pilihan ini sedikit merubah dari “besaran dapil besar” (3-12 kursi) menjadi “besaran dapil sedang.” Para pegiat Pemilu mendorong agar district magnitude ini diperkecil menjadi 3-6 kursi per dapil agar sistem kepartaian / perwakilan di parlemen lebih sederhana. Menurut Didik Supriyanto ahli Pemilu, secara matematika pemilu: jika di setiap dapil maksimal hanya 6 partai masuk parlemen dan diakumulasi ke semua dapil, maka peluang untuk menciptakan sistem multipartai moderat (3-5 partai relevan di parlemen) sangat besar.

Mengapa besaran daerah pemilihan maksimal 6 kursi? Pemilihan angka ini mempertimbangkan realitas sosial dan politik nasional. Secara historis dan sosiologis pluralitas politik di Indonesia dicerminkan oleh adanya tiga ideologi yang dianut masyarakat dan partai-partai, yaitu: nasionalisme, Islamisme, dan kekaryaan. Jika masing-masing ideologi itu memiliki dua varian, maka besaran daerah pemilihan 6 kursi cukup mengakomodasi pluralitas politik di Indonesia (Didik Supriyanto, 2019).

Dalam studi Jones (1994) juga menyebutkan keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif akan efektif menghasilkan penyederhanaan partai politik di parlemen jika dikombinasikan dengan district magnitude moderat (5-8 kursi).

Namun, persoalan distric magnitude ini diprediksi akan menjadi issue dan perdebatan keras di parlemen. Partai-partai kecil tentu tidak ingin kehilangan kursi dengan pengecilan dapil ini, karena kesempatan mendapatkan kursi menjadi semakin terbatas.

Ambang batas parlemen atau parliementary threshold yang diusulkan sama dengan Pemilu 2019 di angka 4% (pasal 217). Sudah barang tentu isu soal PT juga akan menjadi tarik-menarik kepentingan partai politik. Dua partai politik besar sepakat mengusulkan PT di angka 7% (Kompas.com, 9 Maret). Bagaimana konsep threshold yang ideal, secara teoritik semakin besar threshold yang ditetapkan alih-alih meyederhanakan jumlah partai politik di parlemen secara ekstrem namun juga meningkatkan suara yang terbuang dan indeks disporporsionalitas hasil Pemilu.

Hal yang menarik berikutnya, metode pemberian suara (balloting) untuk Pilgub dan Pilwali/ Pilbup dapat menggunakan e-voting (Pasal 234 dan pasal 256). Ketentuan mengenai dimungkinkannya penggunaan e-voting dalam pemilihan kepala daerah merupakan terobosan dan inovasi penggunaan IT dalam pemilu Indonesia, namun perlu pencermatan dan kesiapan infrastruktur yang maksimal. Perludem dalam bukunya “Panduan Penerapan Teknologi Pungut Hitung di Pemilu” memberikan gambaran prinsip penerapan teknologi Pemilu yang perlu diperhatikan diantaranya : (1) penggunaan teknologi berangkat dari kebutuhan, (2) Keputusan untuk menggunakan teknologi pemilu disepakati bersama seluruh pihak yang berkepentingan, dan mendapatkan dukungan atau kepercayaan dari masyarakat (pemilih), (3) Pemanfaatan teknologi di pemilu memiliki landasan hukum dalam UU, (4) Keamanan sistem, keamanan siber, dan kerahasiaan pilihan pemilih terjamin, (5) Tersedia mekanisme audit dan dapat dilakukan penghitungan suara ulang, (6) Teknologi dapat digunakan oleh semua orang dengan mudah dan tidak membingungkan (inklusif), (7) Penerapan teknologi pemilu dimulai dari pemilihan dalam lingkup kecil terlebih dahulu seperti pemilihan kepala daerah, sebelum diterapkan di pemilu nasional, dan (8) Pendidikan yang memadai bagi pemilih mengenai cara kerja teknologi pungut-hitung yang baru.

Sedangkan, mekanisme rekapitulasi suara tidak ditemukan pasal yang mendorong penggunaan e-rekap namun kembali menggunakan rekapitulasi manual berjenjang bahkan mengembalikan seperti (kalau tidak salah) pemilu 2014 dengan rekapitulasi dimulai dari kelurahan oleh PPS (Pasal 497 s/d pasal 520). Proses rekapitulasi suara pada pemilu 2019 yang memotong rekap di tingkat kelurahan / PPS langsung di kecamatan saja memakan waktu hampir 30 hari apalagi jika ditambah rekapitulasi dari kelurahan. Solusi penggunaan e-rekap untuk efisiensi waktu dan transparansi serta integritas hasil Pemilu nampaknya belum menjadi pilihan dalam RUU ini.

Pada formula perolehan kursi dan penetapan calon terpilih (electoral formula) dalam pemilihan legislatif masih sama dengan metode divisor dengan formula St. Lague  (Pasal 218). Rumus formula divisor adalah suara partai politik dibagi bilangan pembagi tertentu, lalu bilangan hasil bagi tersebut di-ranking: bilangan paling besar ranking pertama berarti kursi pertama, bilangan paling besar ranking kedua berarti kursi kedua, demikian seterusnya. Formula St Lague atau Webster menggunakan bilangan ganjil sebagai pembagi 1, 3, 5, 7, dan seterusnya

Sisi lain yang perlu menjadi perhatian adalah pembiayaan Pemilu yang berubah. Pada Pasal 11 RUU ini, Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dibiayai oleh APBN. Maka alokasi budgeting pemilu lokal akan terbebas dari tarikan kepentingan politik lokal namun disisi lain akan menjadi beban bagi pemerintah pusat melalui APBN dan berpotensi pembiayaan tidak maksimal karena Pusat harus membiayai seluruh KPUD dalam menyelenggerakan tidak hanya hajatan pemilu nasional namun juga pemilu lokal.

Desain (Rekrutmen) Penyelenggara Pemilu

Desain penyelenggara Pemilu merujuk pada UU Pemilu sebelumnya yakni UU No. 7 Tahun 2017 yang kewenangannya di mix dengan kewenangan  menurut UU Pilkada (UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah  beberapa kali terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016).

Pola rekrutmen penyelenggara Pemilu sama dengan UU No 7 Tahun 2017 dimana KPU RI dipilih Presiden dengan persetujuan DPR, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota di rekrut dan ditetapkan sentralistik oleh KPU RI. (Pasal 28 s/d Pasal 41).

Karena skema pemilunya serentak (nasional dan lokal) konsekwensi lainnya adalah rekrutmen penyelenggara Pemilu juga perlu di serentakkan. Praktik yang berjalan selama ini rekrutmen berjalan ditengah jalan sesuai AMJ anggota KPU atau Bawaslu di daerah masing-masing. Ketentuan masa jabatan peralihan anggota KPU diatur dalam Pasal 719.

Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP (Pusat) yang menyelenggarakan Pemilu Serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,  dan  DPRD Kabupaten/Kota  pada  bulan  Juni tahun  2019 berakhir masa jabatannya setelah menyelenggarakan Pemilu Lokal pada tahun 2022.

Anggota KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu Serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota  pada  bulan  Juni  tahun  2019  berakhir  masa jabatannya setelah menyelenggarakan Pemilu Lokal pada tahun 2022.

Sedangkan anggota KPU, Bawaslu, DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu Nasional pada tahun 2024 berakhir masa jabatannya setelah menyelenggarakan Pemilu Lokal pada tahun 2026.

Tentu ini menjadi issue yang menarik bagi penyelenggara Pemilu, bukan soal AMJ yang akan dipercepat bagi yang terpilih pada 2018 tetapi desain rekrutmen yang sentralistik tapi serentak akan menjadi pola baru bagi rekrutmen penyelenggara Pemilu. Rekrutmen yang dilakukan pasca pemilu lokal 2022 juga akan memicu kinerja dan inovasi penyelenggara pemilu untuk bekerja lebih optimal khususnya bagi penyelenggara pemilu yang ingin melanjutkan lagi amanah untuk menjadi penyelenggara pemilu di periode mendatang.

Kira-kira itulah isu-isu krusial yang penulis bedah dari RUU Pemilu dari BKD DPR RI ini sebagai pemantik diskusi untuk memberi masukan bagi pembuat regulasi kepemiluan di Indonesia ?

Bagaimana tanggapan anda sebagai pegiat, aktivis, ataupun penyelenggara pemilu ?

Ikuti diskusi seru dan menarik yang diselenggarakan LHKP PWM DKI Jakarta bertema Quo Vadis RUU Pemilu: Pilkada DKI Jakarta, Pemilu 2024 dan Desain Rekrutmen Penyelenggara Pemilu pada hari Selasa 19 Mei 2020 Pukul 13.00 bersama Ketua KPU RI, Refly Harun Pengamat Pemilu dan Pakar HTN, dan Anggota DPR RI Komisi II Fraksi PAN dan Fraksi Golkar. Selamat berdiskusi.

 

*Penulis : Dody Wijaya (Peminat Kajian Kepemiluan dan Pegiat Pemilu, Tinggal di Jakarta Selatan)

About Dody Wijaya

Peminat Kajian Kepemiluan dan Pegiat Pemilu, Tinggal di Jakarta Selatan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.