Mau Dibawa Kemana Pemilu Kita?

Pemilu serentak 2019 cukup menjadi Pemilu borongan yang pertama dan terakhir. Masih segar dalam ingatan, 894 penyelenggara Pemilu meninggal dunia dan 5.175 mengalami sakit. Penulis masih ingat ditengah penyelenggaraan Pemilu 2019 harus ikut mengusung keranda salah satu dari 7 (tujuh) petugas KPPS yang meninggal di Jakarta Selatan.

Revisi undang-undang Pemilu adalah keniscayaan, problem sistem Pemilu dan tata kelola Pemilu serentak 2019 yang unmanageable perlu menjadi perhatian serius pegiat dan stakeholder Pemilu. Kemana arah Pemilu kita ke depan? Akan secara serius memperkuat sistem presidensialisme multipartai yang problematik itu atau masih akan syarat tarik-menarik kepentingan politik partai politik sebagai peserta Pemilu yang ingin mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya ?

Badan Keahlian DPR RI telah merampungkan RUU Pemilu pada 9 April 2020. RUU ini di-draft atas arahan pimpinan komisi II pada tanggal 26 Februari 2020 sebagai tindak lanjut putusan MK No 55/PUU-XVII/2019. RUU ini menyelaraskan dan menggabungkan 2 (dua) UU, yakni UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemillihan Gubernur, Bupati dan Walikota. RUU ini juga menyelaraskan 13 (tiga belas) putusan MK yang dikabulkan terkait UU Pemilu dan Pilkada.

RUU Pemilu mengadopsi desain keserentakan Pemilu yang memisahkan Pemilu nasional dan Pemilu lokal. Merujuk pada pertimbangan Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019, alternatif ke 4 model keserentakan Pemilu. Pemilu nasional terdiri dari Pemilu presiden, DPR, dan DPD yang diselenggarakan secara bersamaan. Pemilu lokal terdiri dari Pemilu Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati/ Walikota, dan DPRD Kabupaten/ Kota yang diselenggarakan secara bersamaan. Pemilu nasional dan Pemilu lokal diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, dimana Pemilu lokal diselenggarakan 2 (dua) tahun pasca Pemilu nasional.

Pemisahan Pemilu nasional dan Pemilu lokal memiliki prospek diantaranya: (1) menjanjikan terbentuknya pemerintahan yang lebih efektif karena Presiden terpilih dan kekuatan mayoritas di DPR berasal dari parpol atau koalisi yang sama, (2) apabila pemerintahan hasil Pemilu serentak nasional berkinerja buruk, maka terbuka peluang bagi pemilih untuk menghukum parpol atau kolaisi parpol yang berkuasa melalui momentum Pemilu serentak lokal, Vice versa, (3) mengurangi potensi politik transaksional karena parpol “dipaksa” berkoalisi sebelum Pileg, (4) isu lokal akan lebih fokus, (5) akuntabilitas kinerja wakil rakyat dan pejabat eksekutif terpilih lebih ketat karena kinerjanya di evaluasi kembali dalam Pemilu lokal (Haris, 2015).

Skema Transisi Penyelenggaraan Pemilu Nasional – Pemilu Lokal

Desain Pemilu dan pilkada serentak yang sedang berjalan saat ini adalah Pemilu serentak 2019 dan pilkada serentak 3 gelombang (2017, 2018, dan 2020). Dan serentak semua jenis Pemilu pada 2024. Diperlukan skema transisi penyelenggaraan Pemilu nasional dan Pemilu lokal. Nah, bagaimana skema transisinya agar berjalan mulus ?

Ada 3 opsi skema transisi penyelenggaraan Pemilu nasional dan Pemilu lokal dalam RUU tersebut. Opsi A: Pemilu nasional tahun 2024 dan Pemilu lokal tahun 2022, Opsi B: Pemilu nasional tahun 2024 dan Pemilu lokal tahun 2026, serta Opsi C: Pemilu nasional dan lokal serentak pada tahun 2024.

Menurut penulis, pilihan terbaik dan realistis adalah Opsi B dengan Pemilu nasional pada tahun 2024 dan Pemilu lokal pada tahun 2026. Pilihan ini lebih menjamin kesinambungan dan keselarasan pembangunan nasional dan daerah.

Skema transisi penyelenggaraan pemilunya, daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020, yang akhir masa jabatannya (AMJ) nya selesei pada tahun 2025 (di UU No 10 Tahun 2016 berakhir pada 2024), diperpanjang masa jabatannya selama 1 tahun, sehingga dapat menyelenggarakan Pemilu lokal pada tahun 2026.

Daerah yang melaksanakan Pilkada pada 2022 seharusnya AMJ nya selesei tahun 2027, dikurangi masa jabatan 1 tahun sehingga dapat melaksanakan Pemilu lokal pada 2026. Sedangkan daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2023 yang seharusnya AMJ nya selesei pada tahun 2028, dikurangi masa jabatannya 2 tahun sehingga dapat menyelenggarakan Pemilu lokal pada 2026.

Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota hasil Pemilu serentak 2019 yang seharusnya selesei masa jabatannya pada tahun 2024 dapat diperpanjang masa jabatannya 2 tahun sampai tahun 2026 sehingga dapat diselenggarakan Pemilu Lokal bersama dengan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2026.

Jika skema keserentakan Pemilu nasional dan Pemilu lokal sudah kita pilih, berikutnya kita analisis dari desain sistem Pemilu dan penyelenggara Pemilu, ini juga hal yang menarik.

Desain Sistem Pemilu

Pilihan distric magnitude untuk DPR menggunakan alokasi 3-10 kursi (Pasal 208). Pilihan ini sedikit merubah dari “besaran dapil besar” (3-12 kursi) menjadi “besaran dapil sedang.” Para pegiat Pemilu mendorong agar district magnitude ini diperkecil menjadi 3-6 kursi per dapil agar sistem kepartaian/ perwakilan di parlemen lebih sederhana. Menurut Didik Supriyanto ahli Pemilu, secara matematika Pemilu: jika di setiap dapil maksimal hanya 6 partai masuk parlemen dan diakumulasi ke semua dapil, maka peluang untuk menciptakan sistem multipartai moderat (3-5 partai relevan di parlemen) sangat besar.

Mengapa besaran daerah pemilihan maksimal 6 kursi? Pemilihan angka ini mempertimbangkan realitas sosial dan politik nasional. Secara historis dan sosiologis pluralitas politik di Indonesia dicerminkan oleh adanya tiga ideologi yang dianut masyarakat dan partai-partai, yaitu: nasionalisme, Islamisme, dan kekaryaan. Jika masing-masing ideologi itu memiliki dua varian, maka besaran daerah pemilihan 6 kursi cukup mengakomodasi pluralitas politik di Indonesia (Didik Supriyanto, 2019).

Dalam studi Jones (1994) juga menyebutkan keserentakan Pemilu presiden dan Pemilu legislatif akan efektif menghasilkan penyederhanaan partai politik di parlemen jika dikombinasikan dengan district magnitude moderat (5-8 kursi).

 

Artikel ini terbit di kolom Akurat.co : https://akurat.co/news/id-1119720-read-mau-dibawa-kemana-pemilu-kita

About Dody Wijaya

Peminat Kajian Kepemiluan dan Pegiat Pemilu, Tinggal di Jakarta Selatan

Check Also

Pandangan Prof Valina Singka Subekti tentang RUU Pemilu

Pendapat Prof Valina Singka Subekti tentang RUU Pemilu. Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja …

Tinggalkan Balasan