Elections Chief Inspector Mary Magdalen Moser runs a polling location in Kenosha, Wisconsin, in full hazmat gear as the Wisconsin primary kicks off despite the coronavirus pandemics on April 7, 2020. - Voters in Wisconsin began casting ballots Tuesday in a controversial presidential primary held despite a state-wide, stay-at-home order and concern that the election could expose thousands of voters and poll workers to the coronavirus. Democratic officials had sought to postpone the election but were overruled by the top state court, and the US Supreme Court stepped in to bar an extension of voting by mail that would have allowed more people to cast ballots without going to polling stations. Both courts have conservative majorities. (Photo by Derek R. HENKLE / AFP) (Photo by DEREK R. HENKLE/AFP via Getty Images)

Covid-19 dan Pemilu

Hari-hari ini Indonesia berduka, sampai hari minggu 22 Maret 2020 514 warga positif Covid-19 dan 38 warga Indonesia meninggal dunia akibat pandemi ini. Peningkatan jumlah penderita Covid-19 bersifat eksponensial, meningkat tajam. Virus ini tidak mengenal status sosial, pangkat jabatan, tingkat ekonomi, ataupun agama, simbol bahwa Covid-19 bukanlah senjata biologis pemusnah massal melainkan pandemi.

Pandemi Covid-19 berdampak ke penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. KPU telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan Pilkada serentak 2020 sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Beberapa tahapan yang ditunda diantaranya: pelantikan PPS, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan PPDP (pantarlih), pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Keputusan ini diapresiasi banyak pihak terutama para pegiat Pemilu. Tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak beresiko tinggi penularan virus Covid-19 karena seringkali melibatkan interaksi banyak orang.

Salah satu azas Pemilu adalah adil. Keadilan Pemilu tidak hanya berlaku bagi peserta Pemilu, tetapi juga bagi penyelenggara Pemilu perlu mendapatkan keadilan. Resiko yang tinggi dalam penyelenggaraan Pemilu yang pernah dialami dalam Pemilu serentak 2019 berupa kelelahan fisik dan kematian ratusan penyelenggara mestinya menjadi perhatian serius KPU RI. Apalagi secara faktual sudah ada anggota KPU di daerah yang positif Covid-19, beberapa menjadi ODP dan PDP.

Fungsi Pemilu

Penyelenggaraan pemilihan kepada daerah di tengah pandemi global Covid-19 memiliki makna yang strategis. Pemilihan kepala daerah adalah ajang memilih pemimpin baik di level provinsi dan kota/ kabupaten. Pemilihan kepala daerah sebagai pelaksanaan Pemilu bermakna sarana kedaulatan rakyat, sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan sarana memilih pemimpin politik serta sirkulasi elit. Melalui pemilihan kepala daerah, kewenangan sepenuhnya ada dalam kuasa rakyat untuk memilih kandidat yang terbaik menjadi pemimpinnya di daerah. Vox Populi Vox Dei begitulah kredonya.

Fungsi Pemilu menurut Heywood (1992) adalah “jalan dua arah” bagi pemerintah dan rakyat, elit dan massa untuk saling mempengaruhi. Fungsi pemilu sebagai jalan dari dua arah, yakni bottom-up dari masyarakat terhadap negara dan top-down dari negara terhadap masyarakat. Secara bottom-up, Pemilu dilihat sebagai sarana politisi dapat dipanggil dan ditekan untuk bagaimana kebijakannya merefleksikan opini publik. Dalam kontek pandemi Covid-19, warga negara sebagai pemilih dapat menilai dan menekan para politisi, khususnya kandidat calon kepala daerah dan kepala eksekutif yang sedang berkuasa untuk akomodasi kepentingan publik terkait penanganan pandemi Covid-19.

Dalam perspektif bottom-up terdapat beberapa fungsi pemilu. Pertama, sebagai sarana rekrutmen politik, publik dapat menjadikan penanganan Covid-19 sebagai standart dalam memilih kandidat. Siapa kandidat calon kepala daerah yang kinerjanya bagus dalam penanganan Covid-19 patut ditimbang sebagai kandidat yang layak dipilih. Kedua, sebagai sarana membatasi perilaku pejabat dan kebijakan, penanganan Covid-19 juga merupakan sarana evaluasi partai yang berkuasa untuk Pemilu selanjutnya. Penguasa-penguasa yang program kerjanya dalam menangani pandemi global tidak lagi disetujui rakyat dapat di control perilakunya secara periodik dalam Pemilu berikutnya, incumbent (baik eksekutif di tingkat nasional ataupun daerah) dapat dihukum oleh rakyat melalui pengalihan dukungan suara kepada kandidat lain yang dianggap lebih mampu menangani Covid-19.

Sedangkan secara top-down, Pemilu punya beberapa fungsi. Pertama, sebagai sarana membangun legitimasi, pemimpin yang gagal menyeleseikan problem pandemi global Covid-19 akan kehilangan legitimasinya untuk kembali memimpin rakyatnya. Kedua, sebagai sarana menyediakan perwakilan, fungsi ini menjadi kebutuhan utama rakyat baik dalam mengevaluasi maupun mengkontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkan. Melalui Pilkada (Pemilu) rakyat dapat memilih wakil-wakil dan pemimpin yang akan menduduki jabatan pemerintahan yang dipilih. Wakil rakyat ini yang akan menjadi penyambung kepentingan rakyat atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh rakyat, diantaranya problem pandemi Covid-19 dan berbagai persoalan yang menjadi dampak pandemi tersebut seperti issue melemahnya ekonomi, lapangan kerja, maupun kualitas layanan kesehatan.

Kepemimpinan Krisis

Pandemi Global Covid-19 adalah kondisi krisis, dimana kondisi saat ini penuh ketidakpastian. Menurut Robert P. Powell dalam bukunya Crisis–A Leadership Opportunity (2005) krisis adalah kondisi yang tidak diharapkan, berdampak dramatis yang kadang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mendorong pada situasi kekacauan (chaos) yang dapat menghancurkan organisasi bila tidak ada tindakan nyata menghadapi situasi tersebut.

Krisis pandemi penyakit adalah tantangan dan ujian bagi kepala daerah dan calon kepala daerah maupun para politisi. Untuk menguji karakter dan kepemimpinan seseorang, lihatlah kapasitas seseorang disaat krisis. Kesalahan pemimpin dalam mengambil keputusan akan berakibat fatal bagi masyarakatnya, karena itu kandidat pemimpin harus memiliki kapasitas untuk menilai, memahami dan menghadapi situasi krisis, kemampuan inilah yang disebut managemen krisis atau kepemimpinan krisis. Kepemimpinan seorang pemimpin, seringkali dapat lebih dikenang dalam situasi krisis, baik dikenang keberhasilannya ataupun kegagalannya

Bagaimana menilai kandidat pemimpin memiliki kapasitas managemen krisis, ada 2 hal : (1) Apakah ia memiliki “Disaster Management Approach”, idealnya managemen krisis ini harus dimiliki pemimpin sebelum terjadinya situasi krisis, karena tidak cukup waktu menyiapkan disaster managemen approach justru pada saat situasi sudah kritis. (2) Apakah kandidat pemimpin tersebut sudah memiliki managemen krisis yang terencana, karena menurut menurut Allan Schoenberg (2004) dalam penelitiannya yang berjudul  What it Means to Lead During a Crisis: An Exploratory Examination of Crisis Leadership, menyatakan bahwa persiapan bukanlah satu-satunya kunci untuk menangani krisis. Kepemimpinan krisis meliputi lima tugas penting, diantaranya : sense making (kemampuan menilai situasi krisis), decision making (tindakan pengambilan keputusan berikut implementasinya), (3) meaning making (tindakan memaknai krisis berikut dengan komunikasi yang efektif, (4) terminating (kapasitas pemimpin menangani krisis dengan penuh tanggung jawab kepada semua pemangku kepentingna, (5) learning (memanfaatkan krisis yang dihadapi sebagai sarana pembelajaran bagi pemimpin dan jajarannya.

Pemilih dapat menilai apakah seorang kandidat dan pemimpin incumbent itu telah melembagakan proses managemen krisis untuk mengantisipasi, mempersiapkan dan mengurangi dampak dari krisis Covid-19. Pemilih perlu mengetahui Disaster Management Approach yang dimiliki kandidat dan incumbent dalam debat Pilkada, KPUD dapat menjadikan sebagai salah satu tema debat Pilkada, sehingga pemilih memiliki pilihan untuk menilai kapasitas calon pemimpinannya terkait managemen krisis. Pemilih juga dapat menilai efektifitas strategi komunikasi dalam menangani krisis Covid-19 ini. Lebih jauh pemilih juga dapat menilai apakah telah ada proses pembelajaran sehingga terjadi perubahan serta perbaikan atas sistem dan prosedur kerja yang telah usang untuk menghasilkan perangkat prosedur yang lebih efektif dan efisien untuk penanganan situasi krisis di masa depan. Kita dapat belajar dari pemimpin Singapura bagaimana hasil belajar dari wabah SARS yang lalu telah membuat mereka lebih siap dalam menangani wabah Covid-19 di negaranya dengan zero korban jiwa. Jika ada pemimpin ataupun kandidat pemimpin yang memiliki kapasitas kepemimpinan krisis seperti dibahas diatas, layak kita pilih sebagai pemimpin di masa depan, ada jaminan kita menyerahkan sebagian nasib kota atau negara kita kepada pemimpin dengan kapasitas kepemimpinan krisis tersebut. Momentum Pilkada serentak 2020 harus menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang berkualitas yang salah satunya memiliki kapasitas Kepemimpinan Krisi, karena sebagian nasib warga negara digantungkan pada pemimpinnya di tingkat kota/ kabupaten/ provinsi. Ada baiknya calon pemilih Pilkada serentak 2020 mendengarkan nasihat Li Ke (Abad 5 SM) : “sebelum seseorang dikenal, amatilah dengan siapa dia bergaul; ketika ia menjadi kaya, perhatikan kepada siapa ia memberikan uangnya; ketika ia mendapatkan kedudukan tinggi, lihatlah kepada siapa ia memberikan promosi; ketika ia dalam kesulitan, perhatikan hal apa yang ia tolak untuk dikerjakannya; ketika ia miskin, lihatlah apa yang tidak ia terima. Jika kau mengetahui lima hal diatas mengenai seseorang, kau tahu siapa yang seharusnya ditunjuk menjadi perdana menteri (pemimpin).

About Dody Wijaya

Peminat Kajian Kepemiluan dan Pegiat Pemilu, Tinggal di Jakarta Selatan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.