Orientasi Anggota KPU Kota/ Kabupaten Serie-2 : Kepemimpinan berbasis Keteladanan

Paparan kedua sebagai pengantar orientasi anggota KPU Kota / Kabupaten disampaikan oleh anggota KPU RI Bapak Hasyim Asy’ari.

Dalam pengantarnya beliau menyampaikan bahwa anggota KPU di setiap tingkatannya termasuk di KPU RI sekalipun harus ON CALL setiap waktu. Beliau mengkisahkan, hampir setiap hari menerima telepon koordinasi dari anggota KPU Provinsi jam 22.00 atau 23.00. Bahkan pernah pada bulan Ramadhan Tgl 7 Juli 2018 Pukul 03:00 WIB Anggota KPU RI bertujuh baru sempat rehat sejenak setelah review PKPU Pencalonan DPR dan DPRD untuk Pemilu 2019 (ditunjukkan dalam foto utama).

Sifat Kelembagaan KPU

Kelembagaan KPU dalam konstitusi negara Republik Indonesia bersifat nasional, tetap dan mandiri. Bersifat nasional bermakna organisasi KPU ada di setiap kota/ kabupaten, provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Semua anggota KPU Kota Kabupaten dan Provinsi diangkat oleh KPU RI, sekalipun demikian anggota KPU Kota secara hirarkis bertanggung jawab kepada KPU Provinsi. Bersifat tetap bermakna bukan organisasi ad hoc. Sifat mandiri organisasi KPU bermakna, secara kelembagaan KPU bukan bagian dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, sekalipun KPU adalah lembaga pelaksana undang-undang. Secara personil, anggota KPU bukanlah anggota partai politik dan harus bersikap imparsial dan netral. Anggota KPU tidak tunduk pada apapun dan siapapun kecuali pada Undang-Undang dan Kode Etik penyelenggara pemilu. Kemandirian lembaga KPU hanya bisa bermakna mandiri tercermin dari perilaku anggota KPU.

Kepemimpinan organisasi KPU bersifat kolektif kolegial. Semua keputusan KPU diambil melalui mekanisme rapat pleno. Namun tidak semua rapat pleno harus diputuskan dengan voting, keputusan rapat pleno yang dilarang voting adalah keputusan rekapitulasi penetapan hasil pemilu.

Pertanggung Jawaban Hasil Penyelenggaraan Pemilu

Hasil penyelenggaraan pemilu harus bisa dipertanggung jawabkan, minimal dari dua aspek : (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi.

(1) Akuntabilitas diukur paling tidak dari dua hal, (a) pekerjaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, (b) segala kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan. Bekerja dengan penuh tanggung jawab dapat dilakukan dengan bekerja penuh keikhlasan. Seseorang yang bekerja dengan penuh keikhlasan akan bekerja dengan semangat dan TIDAK MENGELUH. Menjadi anggota KPU dilarang untuk mengeluh, sebagai pengingat menjadi anggota KPU itu ditunjuk atau mendaftar ? Kalau mendaftar menjadi anggota KPU tentu sudah menghitung pada waktu mendaftar terkait beban pekerjaan, bekerja penuh waktu, beban tanggung jawab, dls. Semua kinerja KPU dapat dipertanggung jawabkan artinya semua hasil-hasil kerja KPU terkait kebijakan, keputusan dls dapat diuji dan dipertanggung jawabkan baik di pengadilan maupun di DKPP.

(2) Transparansi diukur dari dua hal : (a) Transparansi Dokumen, kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang untuk di publikasikan, (b) Semua hasil kerjanya bisa di akses oleh publik.

Kepemimpinan Organisasi KPU

Di dalam kepemimpinan organisasi, kata kuncinya adalah komunikasi (meliputi penyampai pesan, penerima pesan, pesan dan media). Bekerja di KPU membutuhkan team work yang solid dengan pembagian tugas, setelah tugas dikerjakan di rapatkan dan diambil keputusan lembaga/ organisasi. Khusus untuk penyampaian pesan ke media, KPU perlu membuat pers release agar maksud dan tujuan komunikasi ke publik bisa terpahami dengan baik dan menghindari kesalahan pemberitaan dan ketidakakuratan pemberitaan serta bisa menjadi guide bagi semua anggota KPU apabila di wawancara oleh media. Untuk menunjang keberhasilan komunikasi, karena KPU adalah lembaga yang memberikan layanan publik maka perlu bagi anggota KPU dan sekretariat untuk memberikan senyum bagi stakeholder kita khususnya pada pemilih dan peserta pemilu.

Efektifitas kepemimpinan di organisasi KPU yang melibatkan banyak koordinasi antar instansi, koordinasi dengan organ KPU di tingkat bawah, dengan sekretariat adalah pada Keteladanan. Untuk menjadi leader tidak cukup hanya memberikan perintah tetapi perlu menunjukkan dengan contoh / teladan di lapangan. Dengan sama-sama bekerja di lapangan akan memberikan rasa hormat dan kekuatan untuk influence organ KPU yang dibawah. Pak Hasyim mengkisahkan sebagai anggota KPU RI seringkali juga harus turun ke lapangan, mengisi posisi KPU Kota atau Provinsi yang kosong karena kondisi tertentu seperti kasus di Pidie, harus bolak balik Jakarta-Aceh-Jakarta untuk mengisi kekosongan anggota KPU disana. Tapi bila dilakukan dengan penuh keikhlasan dan semangat insya Allah akan merasa ringan dan akan menjadi inspirasi bagi rekan-rekan anggota KPU yang ada di bawah. Dalam foto utama nampak, seringkali rapat pleno dilakukan dan diambil keputusan pada shubuh hari, jam 3 pagi, padahal pagi atau siangnya harus sudah berjalan kegiatan di kota lain.

Seringnya pulang larut malam bahkan tidak pulang, perlu dipesankan kepada keluarga untuk tidak menanyakan dua hal : (1) Pulang Jam Berapa ?, (2) Pergi Sama Siapa ? Insya Allah kalau keluarga mengerti kondisi, tuntutan kerja di lapangan, dan tidak banyak menuntut kepada kita. Perlu juga suatu saat ajak keluarga untuk tahu dinamika pekerjaan kita. Seperti yang dilakukan oleh pak Arief Budiman ketua KPU RI, mengajak kedua orang tua nya dan istrinya ke ruang sidang Komisi II DPR RI untuk menyaksikan rapat dengar pendapat, rapat membahas anggaran dan rapat-rapat penting, keluarga menjadi tahu betapa beratnya beban kerja anggota KPU. Namun insya Allah terasa ringan dengan kerja penuh keikhlasan, semangat dan support dari keluarga.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s